Masalah

Tingginya angka stunting, gizi buruk, dan ketimpangan konsumsi nutrisi harian anak usia sekolah menjadi ancaman serius bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Masalah ini semakin kompleks karena keterbatasan akses terhadap makanan bergizi merata di seluruh jenjang pendidikan serta jenis satuan pendidikan, di mana anak-anak dari keluarga miskin di sekolah negeri maupun swasta sering kali tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung tumbuh kembang mereka.

Solusi

Sebagai langkah strategis, diluncurkan intervensi pemenuhan nutrisi harian yang menargetkan seluruh peserta didik secara inklusif. Solusi ini mencakup penyediaan makanan sehat gratis yang didistribusikan secara terintegrasi melalui satuan pendidikan di seluruh jenjang, baik pada sekolah negeri maupun swasta, untuk memastikan tidak ada siswa yang terlewat hanya karena status kelembagaan sekolah mereka.

Masalah

Tingginya angka stunting, malnutrisi, dan ketimpangan akses terhadap makanan bernutrisi seimbang masih menjadi tantangan serius bagi tumbuh kembang anak-anak di Indonesia. Banyak peserta didik, terutama dari keluarga berpenghasilan rendah, berangkat ke sekolah tanpa sarapan yang memadai atau mengonsumsi makanan harian yang minim kandungan gizi. Kondisi ini berdampak langsung pada penurunan daya tangkap, konsentrasi belajar, serta stamina fisik anak di sekolah.

Solusi

Sebagai langkah konkret memutus mata rantai malnutrisi tersebut, pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional (BGN) dan mencanangkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui pendirian Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di tingkat lokal, pemerintah menghadirkan intervensi gizi langsung (direct feeding) berupa penyediaan paket makanan bergizi seimbang secara gratis yang dibagikan setiap hari kerja.

Masalah

Masih tingginya angka putus sekolah dan hambatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin atau rentan miskin di berbagai wilayah Indonesia menjadi tantangan utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Beban biaya personal peserta didik—seperti pembelian seragam, alat tulis, transportasi, hingga biaya operasional sekolah lainnya—sering kali menjadi alasan utama orang tua tidak mampu melanjutkan pendidikan anak-anak mereka. Ketimpangan akses ini berdampak langsung pada rendahnya partisipasi sekolah di tingkat dasar hingga menengah, khususnya pada wilayah pedalaman dan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Solusi

Sebagai langkah strategis untuk mengatasi hambatan finansial tersebut, pemerintah menghadirkan bantuan tunai pendidikan secara langsung kepada peserta didik melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Solusi ini dirancang untuk meringankan beban biaya personal siswa agar mereka dapat terus mengenyam pendidikan tanpa terhalang masalah ekonomi. Melalui mekanisme intervensi biaya yang tersistematis hingga tingkat provinsi, program ini bertujuan mencegah siswa dari risiko putus sekolah (drop out) serta menarik kembali anak usia sekolah yang sempat berhenti agar mau melanjutkan pendidikannya.

Masalah

Tinggi angka putus sekolah dan kesenjangan akses pendidikan di Indonesia sebagian besar dipicu oleh hambatan ekonomi pada keluarga miskin dan rentan miskin. Meskipun biaya operasional sekolah pada tingkat dasar telah dibantu, beban biaya personal seperti pembelian buku, seragam, alat tulis, hingga biaya transportasi tetap menjadi halangan berat yang menyulitkan siswa untuk menyelesaikan pendidikannya.

Solusi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diluncurkan program bantuan biaya pendidikan berbasis bantuan tunai langsung (direct cash transfer) yang ditujukan langsung kepada siswa penerima manfaat. Solusi ini berfokus pada peruntukan dana non-operasional sekolah guna menutupi kebutuhan personal harian siswa, sehingga mencegah risiko berhenti sekolah karena alasan finansial.

Masalah

Belum ada program terstruktur untuk membuka akses ke Istana Kepresidenan Jakarta termasuk Istana Merdeka, Istana Negara dan Kantor Presiden untuk keperluan pembangunan karakter dan wawasan generasi muda. Presiden Prabowo jalankan program pendidikan “Istana untuk Anak Sekolah” mulai April 2026. Tur selama 2-3 jam di pagi hari membuka Istana Kepresidenan Jakarta bagi siswa-siswi SMP dan SMA untuk guided tour edukasi, sejarah, dan pemahaman pemerintahan secara langsung. Pendaftaran bisa dilakukan sepanjang tahun di Sekretariat Kabinet/ Kementerian Sekretariat Negara.

Solusi

Belum ada program terstruktur untuk membuka akses ke Istana Kepresidenan Jakarta termasuk Istana Merdeka, Istana Negara dan Kantor Presiden untuk keperluan pembangunan karakter dan wawasan generasi muda. Presiden Prabowo jalankan program pendidikan “Istana untuk Anak Sekolah” mulai April 2026. Tur selama 2-3 jam di pagi hari membuka Istana Kepresidenan Jakarta bagi siswa-siswi SMP dan SMA untuk guided tour edukasi, sejarah, dan pemahaman pemerintahan secara langsung. Pendaftaran bisa dilakukan sepanjang tahun di Sekretariat Kabinet/ Kementerian Sekretariat Negara.

Masalah

Indonesia perlu 209.000 dokter umum dan dokter spesialis, sedangkan jumlah lulusan dari universitas eksisting belum mencukupi.

Solusi

Pembangunan 10 universitas baru berbasis STEMM bekerjasama dengan universitas- universitas terbaik dunia seperti dari Russel Group Inggris, pembukaan prodi baru di Fakultas Kedokteran yang terdiri dari program spesialis dan subspesialis, serta penguatan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit.

Masalah

65% lebih orang tua miskin mewariskan kemiskinan ke anaknya.

Solusi

Pembangunan Sekolah Rakyat berasrama untuk 500.000 anak SD sampai dengan SMA dari keluarga desil 1 dan desil 2. Di Sekolah Rakyat, anak-anak dari keluarga desil 1-2 mendapat lingkungan yang kondusif untuk belajar dan beristirahat, makan 3x sehari, dan bimbingan karier serta wirausaha.

Masalah

Belum ada sekolah khusus dari negara untuk anak-anak cerdas istimewa, bakat istimewa (CIBI), padahal sudah dimandatkan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 4.

Solusi

Pembangunan 20 Sekolah Garuda baru dan penetapan 80 Sekolah Garuda Transformasi dengan kurikulum internasional khusus (International Baccalaureate) untuk anak-anak CIBI.

Masalah

Masih banyak sekolah belum punya lab fisika, kimia, biologi dan bahasa. 2 juta interactive flat panel (IFP) yang sudah dan akan dibagikan untuk setiap ruang kelas dalam program digitalisasi pendidikan bisa manfaatkan secara optimal lab virtual fisika, kimia, biologi dan bahasa di web rumah.pendidikan.go.id.

Solusi

Masih banyak sekolah belum punya lab fisika, kimia, biologi dan bahasa. 2 juta interactive flat panel (IFP) yang sudah dan akan dibagikan untuk setiap ruang kelas dalam program digitalisasi pendidikan bisa manfaatkan secara optimal lab virtual fisika, kimia, biologi dan bahasa di web rumah.pendidikan.go.id.

Masalah

Pembayaran tunjangan dan insentif untuk guru-guru kita seringkali terlambat. Per Maret 2025, Pemerintah menetapkan transfer langsung tunjangan guru ASN (Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan) dari Kemenkeu ke rekening guru, memotong alur birokrasi daerah agar lebih cepat, transparan, dan efisien.

Solusi

Pembayaran tunjangan dan insentif untuk guru-guru kita seringkali terlambat. Per Maret 2025, Pemerintah menetapkan transfer langsung tunjangan guru ASN (Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan) dari Kemenkeu ke rekening guru, memotong alur birokrasi daerah agar lebih cepat, transparan, dan efisien.

Masalah

Guru-guru terbaik Indonesia perlu bisa mengajar di setiap ruang kelas.

Solusi

Pengembangan Studio Guru di Jakarta untuk guru-guru terbaik bisa mengajar secara daring melalui 2 juta interactive flat panel (IFP) yang sudah dan akan dibagikan untuk setiap ruang kelas.

Masalah

Perlu ada sekolah terintegrasi SD-SMA percontohan untuk jadi center of teaching and learning excellence dan picu peningkatan capaian pendidikan di setiap Kabupaten Kota.

Solusi

Pembangunan 500 Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) dari SD sampai SMA, pembangunan 20 Sekolah Garuda baru serta penetapan 80 Sekolah Garuda Transformasi sebagai sekolah-sekolah percontohan pembelajaran.

Masalah

Pemerintah Daerah mendata 6.000 lebih jembatan perlu dibangun agar anak-anak bisa menyeberangi sungai dengan aman dan nyaman untuk pergi ke sekolah. Di Januari 2026, dibentuk “Satgas Jembatan” pimpinan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) membangun setidaknya 3.000 jembatan di 2026, dengan sisanya diselesaikan 2027. Per April 2026, sudah terbangun 300 jembatan oleh Satgas Jembatan.

Solusi

Pemerintah Daerah mendata 6.000 lebih jembatan perlu dibangun agar anak-anak bisa menyeberangi sungai dengan aman dan nyaman untuk pergi ke sekolah. Di Januari 2026, dibentuk “Satgas Jembatan” pimpinan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) membangun setidaknya 3.000 jembatan di 2026, dengan sisanya diselesaikan 2027. Per April 2026, sudah terbangun 300 jembatan oleh Satgas Jembatan.

Masalah

Masih banyak anak sekolah tidak punya buku tulis. Di 2026, dimulai program pemberian bantuan perlengkapan sekolah termasuk buku tulis untuk semua anak yang membutuhkan.

Solusi

Masih banyak anak sekolah tidak punya buku tulis. Di 2026, dimulai program pemberian bantuan perlengkapan sekolah termasuk buku tulis untuk semua anak yang membutuhkan.

Masalah

Di 2025, terdata 500.000 lebih ruang kelas dalam kondisi rusak dan rusak berat.

Solusi

Revitalisasi terbesar sarana dan prasarana sekolah, dimulai dengan 16.140 sekolah di 2025, 70.000 sekolah di 2026, dengan total 300.000 sekolah di tahun 2025-2029.

Masalah

Capaian PISA anak sekolah kita salah satu terendah di dunia, Bank Dunia perkirakan butuh 200 tahun untuk kualitas pendidikan Indonesia mencapai standar OECD tanpa perubahan drastis.

Solusi

Digitalisasi pembelajaran dengan pembagian 2 juta interactive flat panel (IFP) 75 inch untuk semua ruang kelas, pembangunan 500 Sekolah Nasional Terintegrasi sebagai sekolah percontohan tingkat Kabupaten Kota, dan perbaikan kesejahteraan guru.

Masalah

Kesenjangan Pembangunan dan Terbatasnya Skala Usaha Desa Masalah utama yang mendasari perlunya program ini adalah keterbatasan kapasitas ekonomi dan ruang lingkup usaha jika sebuah desa hanya bergerak sendirian. Banyak BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) tingkat desa yang kesulitan berkembang karena terbentur masalah permodalan, keterbatasan sumber daya manusia yang mumpuni, serta pasar yang sempit. Jika dicermati dari data, beberapa sektor seperti pertanian, perdagangan, dan jasa keuangan memang mendominasi, namun masih banyak sektor potensial lainnya yang belum tergarap maksimal karena desa-desa berjalan secara terpisah dan kekurangan daya saing.

Solusi

Kolaborasi Antar Desa Melalui Pendirian BUM Desa Bersama Solusi strategis untuk mengatasi keterbatasan skala ekonomi desa adalah dengan mendorong pembentukan BUM Desa Bersama. Program ini memfasilitasi dua desa atau lebih untuk menggabungkan modal, sumber daya, dan potensi ekonomi mereka ke dalam satu wadah usaha yang lebih besar dan berbadan hukum. Dengan berkolaborasi, desa-desa dapat melakukan efisiensi biaya, meningkatkan posisi tawar (bargaining power) di pasar, serta mampu mengakses sumber pendanaan eksternal yang lebih masif dari lembaga keuangan maupun pemerintah pusat.

Masalah

Membayar transaksi di luar negeri seringkali harus menggunakan teknologi perantara yang mahal atau menukar uang secara fisik di money changer. Presiden Prabowo berdiplomasi untuk ditandatanganinya kesepakatan local currency transaction (LCT) Indonesia dengan berbagai negara, yang membuat QRIS teknologi pembayaran asli Indonesia sekarang bisa digunakan di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan dan Tiongkok.

Solusi

Membayar transaksi di luar negeri seringkali harus menggunakan teknologi perantara yang mahal atau menukar uang secara fisik di money changer. Presiden Prabowo berdiplomasi untuk ditandatanganinya kesepakatan local currency transaction (LCT) Indonesia dengan berbagai negara, yang membuat QRIS teknologi pembayaran asli Indonesia sekarang bisa digunakan di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan dan Tiongkok.

Masalah

Belum ada kesepakatan perlindungan data warga yang diolah di Amerika, padahal WNI banyak menggunakan platform digital Amerika seperti Google, YouTube, WhatsApp dan Netflix. Kesepakatan perlindungan data sesuai standar yang berlaku di Indonesia (UU PDP) diatur dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia - Amerika Serikat yang disepakati Februari 2026.

Solusi

Belum ada kesepakatan perlindungan data warga yang diolah di Amerika, padahal WNI banyak menggunakan platform digital Amerika seperti Google, YouTube, WhatsApp dan Netflix. Kesepakatan perlindungan data sesuai standar yang berlaku di Indonesia (UU PDP) diatur dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia - Amerika Serikat yang disepakati Februari 2026.

Masalah

Belum ada perlindungan bagi anak dalam menggunakan media sosial. Penerbitan PP 17/2026 (PP TUNAS) di Maret 2026 untuk membatasi anak yang belum berusia 16 tahun dari penggunaan media sosial dan platform digital lainnya, serta enforcement aturan ini agar efektif berlaku mulai Maret 2026.

Solusi

Belum ada perlindungan bagi anak dalam menggunakan media sosial. Penerbitan PP 17/2026 (PP TUNAS) di Maret 2026 untuk membatasi anak yang belum berusia 16 tahun dari penggunaan media sosial dan platform digital lainnya, serta enforcement aturan ini agar efektif berlaku mulai Maret 2026.

Masalah

Penggunaan spektrum Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz semakin padat akibat ledakan penggunaan perangkat digital, sehingga kecepatan Internet turun dan latensi meningkat. Tanpa pembukaan spektrum baru, kebutuhan industri, pendidikan, AI, dan ekonomi digital sulit dipenuhi. Sebagai bagian dari terobosan kebijakan 100 hari pertama Presiden Prabowo, Kementerian Komdigi membuka pita frekuensi 6 GHz untuk Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7, menjadikan Indonesia salah satu negara pertama yang mengadopsi teknologi ini.

Solusi

Kebijakan ini menghadirkan “jalan tol” baru bagi internet nirkabel berkecepatan tinggi untuk mempercepat transformasi digital dan meningkatkan daya saing nasional.

Masalah

Ada lebih dari 4 juta orang mencari nafkah sebagai pekerja transportasi online di Indonesia. Namun pekerja transportasi online tidak terima tambahan hari raya, dan tidak ada jaminan kesehatan dalam bekerja. Presiden Prabowo meminta aplikator membagikan Bonus Hari Raya minimal 25% dari rata-rata pendapatan paling lambat H-7 Lebaran 2025 dan 2026. Selain itu, Presiden Prabowo juga teken Peraturan Presiden 27/2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Pekerja transportasi online menjadi berhak diberi jaminan kecelakaan kerja, dan BPJS Kesehatan. Selain itu pembagian pendapatan dinaikkan dari 80 persen untuk pengemudi sekarang menjadi 92 persen untuk pengemudi.

Solusi

Ada lebih dari 4 juta orang mencari nafkah sebagai pekerja transportasi online di Indonesia. Namun pekerja transportasi online tidak terima tambahan hari raya, dan tidak ada jaminan kesehatan dalam bekerja. Presiden Prabowo meminta aplikator membagikan Bonus Hari Raya minimal 25% dari rata-rata pendapatan paling lambat H-7 Lebaran 2025 dan 2026. Selain itu, Presiden Prabowo juga teken Peraturan Presiden 27/2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Pekerja transportasi online menjadi berhak diberi jaminan kecelakaan kerja, dan BPJS Kesehatan. Selain itu pembagian pendapatan dinaikkan dari 80 persen untuk pengemudi sekarang menjadi 92 persen untuk pengemudi.

Masalah

Rakyat seringkali harus tebus LPG dan barang bersubsidi jauh lebih mahal dari harga eceran tertinggi (HET).

Solusi

Penyaluran langsung dari BUMN produsen LPG, pupuk, serta barang bersubsidi lainnya ke Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih, untuk ditebus oleh masyarakat sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Masalah

Nilai tambah pertanian lebih banyak dinikmati oleh rentenir dan pengecer dari pada petani. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pemberi kredit dan penyingkat rantai pasok perdagangan pertanian, sehingga petani dapat lebih banyak, dan pembeli dapat lebih terjangkau.

Solusi

Nilai tambah pertanian lebih banyak dinikmati oleh rentenir dan pengecer dari pada petani. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pemberi kredit dan penyingkat rantai pasok perdagangan pertanian, sehingga petani dapat lebih banyak, dan pembeli dapat lebih terjangkau.

Masalah

Petani seringkali harus pergi jauh untuk jual hasil produksinya. Setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat membeli hasil produksi petani, untuk langsung dijual lagi secara eceran, dijual ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program MBG, atau dijual ke Torasera untuk penjualan di luar daerahnya.

Solusi

Petani seringkali harus pergi jauh untuk jual hasil produksinya. Setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat membeli hasil produksi petani, untuk langsung dijual lagi secara eceran, dijual ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program MBG, atau dijual ke Torasera untuk penjualan di luar daerahnya.

Masalah

Banyak petani dan nelayan terjerat bunga tinggi pinjaman online dan rentenir. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menawarkan pinjaman bunga murah sampai dengan 4,5% per tahun untuk petani dan nelayan.

Solusi

Banyak petani dan nelayan terjerat bunga tinggi pinjaman online dan rentenir. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menawarkan pinjaman bunga murah sampai dengan 4,5% per tahun untuk petani dan nelayan.

Masalah

Jurusan yang diambil penerima beasiswa LPDP banyak tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja di bidang hilirisasi dan industrialisasi. Mulai tahun 2026, jurusan studi S1, S2 dan S3 yang bisa diberikan beasiswa oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan LPDP ditentukan berdasarkan daftar jurusan dan daftar kampus tujuan dari Kementerian Pendidikan Tinggi.

Solusi

Jurusan yang diambil penerima beasiswa LPDP banyak tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja di bidang hilirisasi dan industrialisasi. Mulai tahun 2026, jurusan studi S1, S2 dan S3 yang bisa diberikan beasiswa oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan LPDP ditentukan berdasarkan daftar jurusan dan daftar kampus tujuan dari Kementerian Pendidikan Tinggi.

Masalah

Indonesia belum mendapatkan manfaat dari lonjakan ekonomi kecerdasan buatan dan semikonduktor. Kerjasama strategis Danantara dengan Arm dari Cambridge, Inggris, yang merupakan perusahaan pengembang chip terbaik dunia dimulai dari pelatihan 15.000 engineer pengembangan industri semikonduktor di bulan Mei 2026.

Solusi

Indonesia belum mendapatkan manfaat dari lonjakan ekonomi kecerdasan buatan dan semikonduktor. Kerjasama strategis Danantara dengan Arm dari Cambridge, Inggris, yang merupakan perusahaan pengembang chip terbaik dunia dimulai dari pelatihan 15.000 engineer pengembangan industri semikonduktor di bulan Mei 2026.

Masalah

Dari 1 juta mobil per tahun yang dibeli orang Indonesia, belum ada yang benar-benar buatan dalam negeri.

Solusi

Pengembangan industri mobil nasional oleh Danantara dan PT PINDAD, dimulai dengan penggantian mobil resmi Presiden RI per 20 Oktober 2024 menjadi mobil “Maung Garuda” buatan PT PINDAD.

Masalah

Mayoritas nilai tambah (keuntungan) hilirisasi dinikmati investor asing. Pendirian Sovereign Wealth Fund (SWF) Danantara dengan aset dalam kelolaan mencapai Rp. 16.000 triliun (USD 1 triliun) untuk mempercepat investasi Pemerintah ke hilirisasi industri strategis, baik itu secara mandiri atau bersama- sama dengan investor swasta.

Solusi

Mayoritas nilai tambah (keuntungan) hilirisasi dinikmati investor asing. Pendirian Sovereign Wealth Fund (SWF) Danantara dengan aset dalam kelolaan mencapai Rp. 16.000 triliun (USD 1 triliun) untuk mempercepat investasi Pemerintah ke hilirisasi industri strategis, baik itu secara mandiri atau bersama- sama dengan investor swasta.

Masalah

Banyak masyarakat di tingkat desa masih menghadapi rantai distribusi logistik yang panjang dan tidak efisien, keterbatasan akses terhadap permodalan resmi yang memicu ketergantungan pada tengkulak atau pinjaman ilegal, serta rendahnya daya tawar hasil tani dan produk UMKM lokal akibat ketiadaan wadah pengelolaan kolektif yang terorganisir.

Solusi

KDKMP hadir sebagai wadah kolektif yang memotong rantai distribusi pasokan kebutuhan pokok dan sarana produksi usaha, menyediakan akses pembiayaan yang transparan dan aman, serta bertindak sebagai penyerap (offtaker) hasil usaha warga guna meningkatkan nilai tambah, kepastian harga, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.

Masalah

Sistem informasi kesehatan di Indonesia selama ini terfragmentasi karena setiap fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)—baik puskesmas, klinik, rumah sakit, maupun laboratorium—menggunakan aplikasi Rekam Medis Elektronik (RME) yang terpisah tanpa standar data yang seragam. Kondisi ini menciptakan isolasi data (data silo), memaksa pasien mengulang tindakan atau tes medis ketika berobat ke fasyankes berbeda, serta menyulitkan pemerintah dalam memantau kondisi kesehatan masyarakat secara real-time dan menyeluruh.

Solusi

Sebagai solusi, Kementerian Kesehatan mengembangkan platform SATUSEHAT sebagai ekosistem integrasi data kesehatan berbasis standar internasional FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) dan terminologi medis baku. Platform ini menghubungkan seluruh sistem RME fasyankes di Indonesia sehingga riwayat medis pasien dapat dipertukarkan secara terintegrasi, aman, dan berkesinambungan dalam satu identitas unik (Single Identity).

Masalah

Sekitar ~100.000 warga Indonesia meninggal setiap tahun karena tuberkolosis. Dimulai tahun 2025, dijalankan program nasional penuntasan tuberkulosis dengan anggaran deteksi dan pengobatan TBC naik 10x dari baseline 2024. Presiden lantik ahli kesehatan paru Dr. Benny Octavianus jadi Wakil Menteri Kesehatan.

Solusi

Sekitar ~100.000 warga Indonesia meninggal setiap tahun karena tuberkolosis. Dimulai tahun 2025, dijalankan program nasional penuntasan tuberkulosis dengan anggaran deteksi dan pengobatan TBC naik 10x dari baseline 2024. Presiden lantik ahli kesehatan paru Dr. Benny Octavianus jadi Wakil Menteri Kesehatan.

Masalah

Ramai anak sekolah keracunan MBG di bulan September 2025 saat program MBG sudah capai 20 juta penerima per hari. Langsung revisi petunjuk teknis (juknis) MBG agar melarang penggunaan bahan baku rawan beracun, peningkatan jumlah sajian secara bertahap untuk dapur baru, dan tambahkan satu Wakil Kepala BGN Bidang Investigasi. Target Presiden adalah 0 keracunan MBG walau sudah 82 juta orang (100% target penerima) terima MBG setiap hari.

Solusi

Ramai anak sekolah keracunan MBG di bulan September 2025 saat program MBG sudah capai 20 juta penerima per hari. Langsung revisi petunjuk teknis (juknis) MBG agar melarang penggunaan bahan baku rawan beracun, peningkatan jumlah sajian secara bertahap untuk dapur baru, dan tambahkan satu Wakil Kepala BGN Bidang Investigasi. Target Presiden adalah 0 keracunan MBG walau sudah 82 juta orang (100% target penerima) terima MBG setiap hari.

Masalah

Lebih dari 90% warga tidak lakukan cek kesehatan setiap tahun.

Solusi

Program cek kesehatan gratis mulai Februari 2025 yang dapat dimanfaatkan oleh setiap warga sekali setahun, di Puskesmas terdekat dengan pendaftaran melalui aplikasi Satu Sehat. Di targetkan 130 juta masyarakat ikut CKG di 2026. Sumber data: Kementerian Kesehatan

Masalah

Banyak Kabupaten tidak memiliki fasilitas mengobati penyakit jantung. Upgrade 66 rumah sakit di 66 Kabupaten Kota di tahun 2025 dan 2026 lengkap dengan fasilitas dan dokter spesialis tindakan jantung untuk pemerataan layanan kesehatan.

Solusi

Banyak Kabupaten tidak memiliki fasilitas mengobati penyakit jantung. Upgrade 66 rumah sakit di 66 Kabupaten Kota di tahun 2025 dan 2026 lengkap dengan fasilitas dan dokter spesialis tindakan jantung untuk pemerataan layanan kesehatan.

Masalah

1 dari 5 anak Indonesia mengalami stunting dengan jumlah absolut terbanyak di Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan jumlah relatif terbanyak di Papua Tengah, NTT dan Papua Pegunungan.

Solusi

Program makan bergizi gratis (MBG) diantar ke rumah setiap hari dengan kandungan protein yang disesuaikan untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita - terutama di 1.000 hari pertama kehidupan. Dari 3.000 porsi, setiap dapur MBG (SPPG) wajib masak 1.000 porsi untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Masalah

Penyebab utama kematian warga Indonesia bersumber dari konsumsi berlebihan makanan minuman tidak sehat terutama yang tinggi gula.

Solusi

Peluncuran kebijakan pencantuman label gizi Nutri Level A, B, C atau D pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis mulai April 2026. Sebagai contoh, minuman dengan Nutri Level D mengandung 10 g gula per 100 mL.

Masalah

Hubungan Antar Bangsa Ratusan ribu lowongan kerja berkualitas di luar negeri tidak terisi oleh BMI karena kurangnya beasiswa dan fasilitas persiapan kerja ke luar negeri. Dimulainya program SMK Go Global dengan target 500.000 lulusan setiap tahunnya bisa bekerja ke luar negeri, terutama ke Jepang, Korea Selatan, Jerman, Australia dan Persatuan Emirat Arab sebagai caregiver, welder, hospitality worker, nurse dan driver. Di April 2026, untuk pertama kalinya Jepang mengizinkan bus driver non-WN Jepang. adalah 3 orang bus driver WNI.

Solusi

Hubungan Antar Bangsa Ratusan ribu lowongan kerja berkualitas di luar negeri tidak terisi oleh BMI karena kurangnya beasiswa dan fasilitas persiapan kerja ke luar negeri. Dimulainya program SMK Go Global dengan target 500.000 lulusan setiap tahunnya bisa bekerja ke luar negeri, terutama ke Jepang, Korea Selatan, Jerman, Australia dan Persatuan Emirat Arab sebagai caregiver, welder, hospitality worker, nurse dan driver. Di April 2026, untuk pertama kalinya Jepang mengizinkan bus driver non-WN Jepang. adalah 3 orang bus driver WNI.

Masalah

Hubungan Antar Bangsa Seringkali pelayanan jamaah haji kurang optimal karena kuota “petugas haji” digunakan untuk berhaji, dan petugas yang berangkat kurang memiliki kekuatan fisik untuk melayani jamaah. Mulai musim haji 2026, Presiden melarang petugas haji ikut beribadah haji, melarang kepala daerah merangkap petugas haji, dan memberi kuota petugas haji untuk petugas dari TNI/POLRI. Hasilnya, pelaksanaan musim haji 2026 disebut sebagai pelaksanaan terbaik sepanjang sejarah pengaturan haji oleh Pemerintah.

Solusi

Hubungan Antar Bangsa Seringkali pelayanan jamaah haji kurang optimal karena kuota “petugas haji” digunakan untuk berhaji, dan petugas yang berangkat kurang memiliki kekuatan fisik untuk melayani jamaah. Mulai musim haji 2026, Presiden melarang petugas haji ikut beribadah haji, melarang kepala daerah merangkap petugas haji, dan memberi kuota petugas haji untuk petugas dari TNI/POLRI. Hasilnya, pelaksanaan musim haji 2026 disebut sebagai pelaksanaan terbaik sepanjang sejarah pengaturan haji oleh Pemerintah.

Masalah

Hubungan Antar Bangsa Pemerintah Saudi Arabia meminta agar ada lembaga setara Kementerian untuk berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah di Saudi Arabia.

Solusi

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah pada 8 September 2025.

Masalah

Hubungan Antar Bangsa Jamaah Indonesia seringkali harus berjalan 12 km dari hotel ke Masjidil Haram saat haji karena kehabisan hotel yang lebih dekat. Melobi Pemerintah Saudi Arabia untuk mengubah UU Kepemilikan Aset-nya, dan mengarahkan Danantara untuk membeli tanah serta hotel di dekat Masjidil Haram di akhir 2025 untuk dijadikan “Kampung Haji Indonesia”.

Solusi

Hubungan Antar Bangsa Jamaah Indonesia seringkali harus berjalan 12 km dari hotel ke Masjidil Haram saat haji karena kehabisan hotel yang lebih dekat. Melobi Pemerintah Saudi Arabia untuk mengubah UU Kepemilikan Aset-nya, dan mengarahkan Danantara untuk membeli tanah serta hotel di dekat Masjidil Haram di akhir 2025 untuk dijadikan “Kampung Haji Indonesia”.

Masalah

Hubungan Antar Bangsa Pemegang paspor Indonesia sulit mendapatkan visa multiple entry ke kawasan Schengen Uni Eropa. Melobi kemudahan visa Schengen untuk WNI sehingga pada Juli 2025 diumumkan oleh otoritas Uni Eropa bahwa WNI yang sudah pernah bepergian ke kawasan Schengen akan otomatis mendapatkan multiple entry Schengen visa untuk aplikasi visa keduanya.

Solusi

Hubungan Antar Bangsa Pemegang paspor Indonesia sulit mendapatkan visa multiple entry ke kawasan Schengen Uni Eropa. Melobi kemudahan visa Schengen untuk WNI sehingga pada Juli 2025 diumumkan oleh otoritas Uni Eropa bahwa WNI yang sudah pernah bepergian ke kawasan Schengen akan otomatis mendapatkan multiple entry Schengen visa untuk aplikasi visa keduanya.

Masalah

Hubungan Antar Bangsa 600 lebih warga Indonesia jadi korban perdagangan manusia di Kamboja dan alami kerja paksa. Kementerian Luar Negeri melancarkan operasi khusus pembebasan dan pengembalian WNI yang menjadi korban perdagangan manusia di Kamboja pada Maret 2025 (544 orang) dan Oktober 2025 (110 orang).

Solusi

Hubungan Antar Bangsa 600 lebih warga Indonesia jadi korban perdagangan manusia di Kamboja dan alami kerja paksa. Kementerian Luar Negeri melancarkan operasi khusus pembebasan dan pengembalian WNI yang menjadi korban perdagangan manusia di Kamboja pada Maret 2025 (544 orang) dan Oktober 2025 (110 orang).

Masalah

Hubungan Antar Bangsa Eksplorasi migas di laut Natuna Utara sering beririsan aktivitas Coast Guard Tiongkok. Menyepakati perjanjian eksplorasi dan eksploitasi bersama (joint exploration & exploitation) 50-50 bersama Tiongkok, karena 50% dari 100 lebih baik dari 100% dari 0.

Solusi

Hubungan Antar Bangsa Eksplorasi migas di laut Natuna Utara sering beririsan aktivitas Coast Guard Tiongkok. Menyepakati perjanjian eksplorasi dan eksploitasi bersama (joint exploration & exploitation) 50-50 bersama Tiongkok, karena 50% dari 100 lebih baik dari 100% dari 0.

Masalah

Hubungan Antar Bangsa Pasal-pasal draft perjanjian dagang ART dengan Amerika yang ditawarkan untuk ditandatangani saat ASEAN Summit bulan November 2025 berpotensi mendikte politik luar negeri Indonesia. Meminta waktu tambahan untuk tanda tangan perjanjian dagang ART ke Februari 2026 untuk menyertakan kata-kata pengaman “sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia” di pasal-pasal yang berpotensi mendikte posisi politik luar negeri Indonesia.

Solusi

Hubungan Antar Bangsa Pasal-pasal draft perjanjian dagang ART dengan Amerika yang ditawarkan untuk ditandatangani saat ASEAN Summit bulan November 2025 berpotensi mendikte politik luar negeri Indonesia. Meminta waktu tambahan untuk tanda tangan perjanjian dagang ART ke Februari 2026 untuk menyertakan kata-kata pengaman “sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia” di pasal-pasal yang berpotensi mendikte posisi politik luar negeri Indonesia.

Masalah

Hubungan Antar Bangsa Setelah 9 tahun dibahas, negosiasi perjanjian dagang EU CEPA buntu: Eropa ancam tidak mau terima kelapa sawit Indonesia. Presiden Prabowo memutuskan seluruh sawit yang tidak terjual ke Eropa akan digunakan untuk program B50 - posisi Uni Eropa melunak dan perjanjian dagang EU CEPA berhasil ditandatangani pada September 2025.

Solusi

Hubungan Antar Bangsa Setelah 9 tahun dibahas, negosiasi perjanjian dagang EU CEPA buntu: Eropa ancam tidak mau terima kelapa sawit Indonesia. Presiden Prabowo memutuskan seluruh sawit yang tidak terjual ke Eropa akan digunakan untuk program B50 - posisi Uni Eropa melunak dan perjanjian dagang EU CEPA berhasil ditandatangani pada September 2025.

Masalah

Hubungan Antar Bangsa Warga di Gaza membutuhkan penerjunan (airdrop) bantuan sedangkan stok parasut di kawasan terbatas. Mengirimkan 1.200 payung udara dengan pesawat angkut TNI AU Hercules C-130 untuk melakukan penerjunan bantuan (airdrop) dengan navigasi visual bersama AU Yordania karena GPS jammer yang dikerahkan Israel.

Solusi

Hubungan Antar Bangsa Warga di Gaza membutuhkan penerjunan (airdrop) bantuan sedangkan stok parasut di kawasan terbatas. Mengirimkan 1.200 payung udara dengan pesawat angkut TNI AU Hercules C-130 untuk melakukan penerjunan bantuan (airdrop) dengan navigasi visual bersama AU Yordania karena GPS jammer yang dikerahkan Israel.

Masalah

Hubungan Antar Bangsa Perdamaian di Gaza, serta pembangunan kembali di Gaza tidak akan tercapai tanpa pasukan perdamaian yang cukup. Menawarkan 20.000 pasukan perdamaian Indonesia untuk mengawal perdamaian dan rekonstruksi Gaza saat Sidang Umum PPB ke 80, 23 September 2025, dan menandatangani kesepakatan pengiriman pasukan perdamaian Indonesia di bawah koordinasi Board of Peace, dimana Indonesia akan berperan sebagai Deputy Force Commander.

Solusi

Hubungan Antar Bangsa Perdamaian di Gaza, serta pembangunan kembali di Gaza tidak akan tercapai tanpa pasukan perdamaian yang cukup. Menawarkan 20.000 pasukan perdamaian Indonesia untuk mengawal perdamaian dan rekonstruksi Gaza saat Sidang Umum PPB ke 80, 23 September 2025, dan menandatangani kesepakatan pengiriman pasukan perdamaian Indonesia di bawah koordinasi Board of Peace, dimana Indonesia akan berperan sebagai Deputy Force Commander.

Masalah

Pengelolaan Kekayaan Negara Realisasi investasi oleh swasta dan BUMN seringkali terhambat lambatnya birokrasi dan/atau aturan yang jelimet, tumpang tindih, terus berubah, serta sulit dipahami. Presiden Prabowo bentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3-MPPE) untuk terima dan selesaikan keluhan investor dengan persidangan yang terbuka untuk publik.

Solusi

Hingga awal Mei 2025, Satgas P3-MPPE telah menerima 142 keluhan, sidangkan 83 keluhan dan selesaikan 45 keluhan, mengamankan nilai investasi sekitar US$ 25 hingga US$ 30 miliar.

Masalah

Pengelolaan Kekayaan Negara MSCI mengancam downgrade rating saham Indonesia karena minimnya transparansi UBO (ultimate beneficial owner) di bursa saham. Presiden turun tangan mengawal reformasi keterbukaan bursa saham berjalan dengan baik, sehingga di April 2026 MSCI menegaskan bahwa rating bursa saham Indonesia tetap emerging market walau dalam status pengawasan atas implementasi reformasi keterbukaan.

Solusi

Pengelolaan Kekayaan Negara MSCI mengancam downgrade rating saham Indonesia karena minimnya transparansi UBO (ultimate beneficial owner) di bursa saham. Presiden turun tangan mengawal reformasi keterbukaan bursa saham berjalan dengan baik, sehingga di April 2026 MSCI menegaskan bahwa rating bursa saham Indonesia tetap emerging market walau dalam status pengawasan atas implementasi reformasi keterbukaan.

Masalah

Pengelolaan Kekayaan Negara Ada persepsi terutama di lembaga pemeringkat dan sejumlah pengamat bahwa pengelolaan keuangan negara ugal-ugalan. Penegasan langsung oleh Presiden, dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 dan berbagai kesempatan lain, bahwa defisit APBN akan terus dijaga kurang dari 3% kecuali dalam kondisi krisis dan rasio utang terhadap PDB dijaga kurang dari 60%.

Solusi

Pengelolaan Kekayaan Negara Ada persepsi terutama di lembaga pemeringkat dan sejumlah pengamat bahwa pengelolaan keuangan negara ugal-ugalan. Penegasan langsung oleh Presiden, dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 dan berbagai kesempatan lain, bahwa defisit APBN akan terus dijaga kurang dari 3% kecuali dalam kondisi krisis dan rasio utang terhadap PDB dijaga kurang dari 60%.

Masalah

Pengelolaan Kekayaan Negara Penyampaian narasi komunikasi Pemerintah sering blunder dan jauh dari optimal.

Solusi

Pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) di Oktober 2025 untuk mengelola, menyinkronkan, dan menyampaikan komunikasi kebijakan strategis serta program prioritas pemerintah - dari seluruh Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah.

Masalah

Pengelolaan Kekayaan Negara Pengawasan pelaksanaan program-program Pemerintah belum optimal.

Solusi

Pembentukan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) di Oktober 2024 untuk melakukan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan penelusuran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai penugasan Presiden.

Masalah

Pengelolaan Kekayaan Negara Rp. ratusan triliun setiap tahun hilang dari pencatatan ekspor Indonesia karena “export misinvoicing”, sehingga nilai impor dari Indonesia yang dicatat negara-negara tujuan ekspor lebih tinggi dari nilai ekspor yang Indonesia catatkan. Pemberantasan penyelundupan, dan penguatan tata kelola ekspor termasuk dengan pertukaran data dengan negara-negara tujuan ekspor, serta ekspor SDA satu pintu.

Solusi

Pengelolaan Kekayaan Negara Rp. ratusan triliun setiap tahun hilang dari pencatatan ekspor Indonesia karena “export misinvoicing”, sehingga nilai impor dari Indonesia yang dicatat negara-negara tujuan ekspor lebih tinggi dari nilai ekspor yang Indonesia catatkan. Pemberantasan penyelundupan, dan penguatan tata kelola ekspor termasuk dengan pertukaran data dengan negara-negara tujuan ekspor, serta ekspor SDA satu pintu.

Masalah

Pengelolaan Kekayaan Negara Rasio penerimaan negara kita (~15%) dibanding besaran ekonomi terendah bahkan separuh rata-rata negara-negara G20. Perbaikan digitalisasi perpajakan sehingga pelaporan pajak berdasarkan catatan yang dimiliki Pemerintah, bukan sekedar kejujuran wajib pajak, serta pengejaran pelaku under invoicing ekspor dan penyelundupan.

Solusi

Pengelolaan Kekayaan Negara Rasio penerimaan negara kita (~15%) dibanding besaran ekonomi terendah bahkan separuh rata-rata negara-negara G20. Perbaikan digitalisasi perpajakan sehingga pelaporan pajak berdasarkan catatan yang dimiliki Pemerintah, bukan sekedar kejujuran wajib pajak, serta pengejaran pelaku under invoicing ekspor dan penyelundupan.

Masalah

Pengelolaan Kekayaan Negara Rp. ratusan triliun APBN dihamburkan untuk perjalanan dinas, ATK, sewa gedung dan giat seremonial, seperti HUT Kementerian dan Lembaga. Diterbitkan Instruksi Presiden 1/2025 untuk mengurangi secara signifikan perjalanan dinas, ATK, sewa gedung dan giat seremonial dari seluruh Kementerian dan Lembaga, menghasilkan efisiensi belanja negara Rp. 306,17 triliun. Efisiensi ini menjadi new baseline untuk APBN 2026. Sumber data: Kementerian Keuangan

Solusi

Pengelolaan Kekayaan Negara Rp. ratusan triliun APBN dihamburkan untuk perjalanan dinas, ATK, sewa gedung dan giat seremonial, seperti HUT Kementerian dan Lembaga. Diterbitkan Instruksi Presiden 1/2025 untuk mengurangi secara signifikan perjalanan dinas, ATK, sewa gedung dan giat seremonial dari seluruh Kementerian dan Lembaga, menghasilkan efisiensi belanja negara Rp. 306,17 triliun. Efisiensi ini menjadi new baseline untuk APBN 2026. Sumber data: Kementerian Keuangan

Masalah

Pengelolaan Kekayaan Negara BUMN tidak dapat merekrut talenta terbaik dunia karena terkendala aturan kewarganegaraan. Menyertakan pasal BUMN boleh merekrut WNA dalam revisi UU BUMN (UU 16/2025).

Solusi

Dengan pasal ini, Garuda dapat merekrut Bagalopal eks manajemen Singapore Airlines jadi Direktur Keuangan, dan Neil eks Scandinavian Airlines jadi Direktur Transformasi. Dalam waktu kurang dari setahun, 27 pesawat grounded sekarang sudah kembali terbang, Garuda jadi maskapai dengan ketepatan waktu terbaik sedunia, dan operasional Garuda kembali menguntungkan.

Masalah

Pengelolaan Kekayaan Negara Terlalu banyak kursi komisaris di bank BUMN mengakibatkan beban gaji yang tinggi dan seringkali pengambilan keputusan lambat.

Solusi

Pemangkasan kursi komisaris dari rata-rata 11 ke 6 kursi untuk semua bank BUMN mulai RUPST 2025.

Masalah

Pengelolaan Kekayaan Negara Seringkali komisaris BUMN menyetujui laporan keuangan palsu yang diajukan oleh direksi karena ingin terima tantiem (bonus). Penghapusan tantiem (bonus) untuk seluruh komisaris mulai capaian tahun anggaran 2024 yang diumumkan Presiden pada pidato kenegaraan 15 Agustus 2025 di Gedung MPR.

Solusi

Pengelolaan Kekayaan Negara Seringkali komisaris BUMN menyetujui laporan keuangan palsu yang diajukan oleh direksi karena ingin terima tantiem (bonus). Penghapusan tantiem (bonus) untuk seluruh komisaris mulai capaian tahun anggaran 2024 yang diumumkan Presiden pada pidato kenegaraan 15 Agustus 2025 di Gedung MPR.

Masalah

Pengelolaan Kekayaan Negara Investasi BUMN seringkali terhambat birokrasi alokasi APBN.

Solusi

Pembentukan Danantara sebagai efficient capital reallocator: Danantara ditugaskan mengumpulkan dividen dari BUMN dan dapat langsung melakukan investasi menggunakan dividen yang terkumpul tanpa harus melewati proses APBN.

Masalah

Pengelolaan Kekayaan Negara Return on Asset atau keuntungan dibanding jumlah aset BUMN sekitar 2% di 2024 sangat rendah.

Solusi

Pembentukan Danantara dengan manajemen profesional untuk melakukan streamlining ~1.000 BUMN jadi ~300 BUMN, optimalisasi pengelolaan perusahaan serta perekrutan manajemen terbaik WNI ataupun bukan WNI untuk pimpin BUMN.

Masalah

Pengelolaan Kekayaan Negara ASN sulit ditempatkan di luar daerah asalnya. Penambahan klausa “bersedia dan dapat di tempatkan di mana saja dalam wilayah Republik Indonesia” dalam kontrak CPNS mulai 2025.

Solusi

Pengelolaan Kekayaan Negara ASN sulit ditempatkan di luar daerah asalnya. Penambahan klausa “bersedia dan dapat di tempatkan di mana saja dalam wilayah Republik Indonesia” dalam kontrak CPNS mulai 2025.

Masalah

Pengelolaan Kekayaan Negara Mengurus perizinan bisnis sangat lama dan seringkali tidak jelas kapan bisa selesai. Penerbitan PP 28/2025 tentang Service Level Agreement (SLA) dan mekanisme fiktif positif untuk pengajuan perizinan ke Pemerintah.

Solusi

Dengan ini, untuk sewa usaha dengan resiko rendah, perizinan akan otomatis terbit melalui OSS jika lewat waktu SLA yang ditetapkan.

Masalah

Pengelolaan Kekayaan Negara Kepala daerah belum pernah alignment visi dengan Pemerintah Pusat secara komprehensif. Retret seluruh Gubernur, Bupati, Walikota serta wakilnya pada Februari 2025 di AKMIL Magelang, dilanjutkan retret seluruh Ketua DPRD pada April 2026.

Solusi

Pengelolaan Kekayaan Negara Kepala daerah belum pernah alignment visi dengan Pemerintah Pusat secara komprehensif. Retret seluruh Gubernur, Bupati, Walikota serta wakilnya pada Februari 2025 di AKMIL Magelang, dilanjutkan retret seluruh Ketua DPRD pada April 2026.

Masalah

Pengelolaan Kekayaan Negara Belum pernah ada pembekalan komprehensif anggota Kabinet. Retret seluruh anggota kabinet di AKMIL Magelang pada 24-27 Oktober 2024, dilanjutkan dengan retret serupa di Hambalang pada 6 Januari 2026 - untuk dilakukan secara berkala oleh Presiden dengan seluruh anggota Kabinet (Menteri dan Wakil Menteri).

Solusi

Pengelolaan Kekayaan Negara Belum pernah ada pembekalan komprehensif anggota Kabinet. Retret seluruh anggota kabinet di AKMIL Magelang pada 24-27 Oktober 2024, dilanjutkan dengan retret serupa di Hambalang pada 6 Januari 2026 - untuk dilakukan secara berkala oleh Presiden dengan seluruh anggota Kabinet (Menteri dan Wakil Menteri).

Masalah

Gaji hakim di Indonesia sangat rendah. Sebagian besar hakim belum menerima kenaikan selama 18 tahun. Hal ini menyebabkan banyak hakim sulit menolak gratifikasi. Presiden Prabowo tingkatkan gaji hakim secara signifikan.

Solusi

Untuk tingkat yang terendah naik 280%. Presiden juga menyiapkan pembangunan sekitar 8.900 rumah dinas untuk hakim yang bertugas di daerah.

Masalah

Dua guru dipenjara karena inisiatif mengumpulkan iuran untuk bayar guru honorer yang 10 bulan belum digaji. Pemberian rehabilitasi dan amnesti oleh presiden kepada dua guru SMA Negeri 1 Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yaitu Rasnal dan Abdul Muis, pada 13 November 2025.

Solusi

Dua guru dipenjara karena inisiatif mengumpulkan iuran untuk bayar guru honorer yang 10 bulan belum digaji. Pemberian rehabilitasi dan amnesti oleh presiden kepada dua guru SMA Negeri 1 Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yaitu Rasnal dan Abdul Muis, pada 13 November 2025.

Masalah

Tuntutan kerugian negara untuk eks Menteri Perdagangan Tom Lembong atas kebijakan impor gula tidak tepat. Pemberian abolisi (penghentian proses hukum sebelum putusan pengadilan dijatuhkan) oleh Presiden kepada eks Menteri Perdagangan Tom Lembong pada Juli 2025.

Solusi

Tuntutan kerugian negara untuk eks Menteri Perdagangan Tom Lembong atas kebijakan impor gula tidak tepat. Pemberian abolisi (penghentian proses hukum sebelum putusan pengadilan dijatuhkan) oleh Presiden kepada eks Menteri Perdagangan Tom Lembong pada Juli 2025.

Masalah

Hitungan kerugian negara yang tidak tepat di kasus korupsi pengadaan kapal PT ASDP akibatkan eks Dirut PT ASDP yang tidak bersalah, divonis masuk penjara. Pemberian rehabilitasi oleh Presiden kepada mantan Direktur Utama PT ASDP, Ira Puspadewi, beserta dua mantan jajaran direksi lainnya pada November 2025.

Solusi

Hitungan kerugian negara yang tidak tepat di kasus korupsi pengadaan kapal PT ASDP akibatkan eks Dirut PT ASDP yang tidak bersalah, divonis masuk penjara. Pemberian rehabilitasi oleh Presiden kepada mantan Direktur Utama PT ASDP, Ira Puspadewi, beserta dua mantan jajaran direksi lainnya pada November 2025.

Masalah

Negara dirugikan Rp. 40 triliun setiap tahun dari peredaran rokok ilegal. Reformasi Bea Cukai dan peningkatan upaya penegak hukum menindak rokok ilegal Tahun 2025, 1,4 milyar batang rokok ilegal berhasil ditindak dan diamankan oleh Bea Cukai.

Solusi

Negara dirugikan Rp. 40 triliun setiap tahun dari peredaran rokok ilegal. Reformasi Bea Cukai dan peningkatan upaya penegak hukum menindak rokok ilegal Tahun 2025, 1,4 milyar batang rokok ilegal berhasil ditindak dan diamankan oleh Bea Cukai.

Masalah

Ada sekitar 1.000 tambang timah ilegal di darat dan perairan sekitar Bangka Belitung. Memberikan perintah kepada Satgas PKH untuk melancarkan operasi Halilintar, yaitu operasi gabungan TNI AD, AL dan AU untuk mengamankan 200 tambang ilegal di darat, dan 800 tambang ilegal di laut Bangka Belitung pada November 2025.

Solusi

Ada sekitar 1.000 tambang timah ilegal di darat dan perairan sekitar Bangka Belitung. Memberikan perintah kepada Satgas PKH untuk melancarkan operasi Halilintar, yaitu operasi gabungan TNI AD, AL dan AU untuk mengamankan 200 tambang ilegal di darat, dan 800 tambang ilegal di laut Bangka Belitung pada November 2025.

Masalah

Ada sekitar 8 juta hektare kebun kelapa sawit ilegal.

Solusi

Pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang terdiri dari Kejaksaan, TNI dan POLRI di Februari 2025. Per April 2026, sudah 6 juta hektare (setara 12x luas pulau Bali) kebun kelapa sawit ilegal yang disita dan dikuasai kembali oleh Satgas PKH.

Masalah

Seringkali hukum ditegakkan, tapi Rp. ratusan triliun kerugian negara tidak kembali. Mendorong implementasi KUHP baru dengan penekanan restorative justice, dan penegakan denda atas pelanggaran aturan ekonomi. Sebagai contoh, sampai Mei 2026, Kejaksaan Agung telah kumpulkan lebih dari Rp. 28 triliun uang tunai denda atas pelanggaran kawasan hutan.

Solusi

Seringkali hukum ditegakkan, tapi Rp. ratusan triliun kerugian negara tidak kembali. Mendorong implementasi KUHP baru dengan penekanan restorative justice, dan penegakan denda atas pelanggaran aturan ekonomi. Sebagai contoh, sampai Mei 2026, Kejaksaan Agung telah kumpulkan lebih dari Rp. 28 triliun uang tunai denda atas pelanggaran kawasan hutan.

Masalah

Diduga ada keluarga Presiden terlibat kejahatan ekonomi pengoplosan penjualan BBM Pertamax. Memberi perintah yang jelas kepada Jaksa Agung dan penegak hukum lainnya bahwa tidak ada orang yang untouchable di Indonesia, termasuk keluarga dekat dan jauh dari Presiden Republik Indonesia.

Solusi

Diduga ada keluarga Presiden terlibat kejahatan ekonomi pengoplosan penjualan BBM Pertamax. Memberi perintah yang jelas kepada Jaksa Agung dan penegak hukum lainnya bahwa tidak ada orang yang untouchable di Indonesia, termasuk keluarga dekat dan jauh dari Presiden Republik Indonesia.

Masalah

Banyak polisi dan tentara daerah kongkalikong (bekerja sama) dengan pengusaha setempat untuk melindungi/membiarkan kegiatan ekonomi ilegal.

Solusi

Penugasan polisi dan tentara dari provinsi berbeda oleh Presiden untuk melakukan tindakan penertiban penyalahgunaan kawasan hutan, pertambangan ilegal dan penertiban kejahatan ekonomi lainnya.

Masalah

Kita kekurangan kapal patroli untuk mengamankan laut Indonesia. Pembelian kapal patroli TNI AL dari galangan dalam dan luar negeri terbaik, serta kapal eks AL asing yang masih bagus secara masif, seperti KRI Brawijaya (320) eks AL Italia.

Solusi

Kita kekurangan kapal patroli untuk mengamankan laut Indonesia. Pembelian kapal patroli TNI AL dari galangan dalam dan luar negeri terbaik, serta kapal eks AL asing yang masih bagus secara masif, seperti KRI Brawijaya (320) eks AL Italia.

Masalah

17 Provinsi belum memiliki Kodam.

Solusi

Pembangunan 17 Kodam dan perekrutan anggota TNI baru secara bertahap sampai dengan 2029.

Masalah

Kelengkapan TNI AU tertinggal negara tetangga kita. Pembelian pesawat angkut, pesawat tempur dan peralatan pendukung terbaik secara masif untuk TNI AU, seperti pesawat angkut A400 dari Airbus dan pesawat tempur Rafale dari Dassault Aviation.

Solusi

Kelengkapan TNI AU tertinggal negara tetangga kita. Pembelian pesawat angkut, pesawat tempur dan peralatan pendukung terbaik secara masif untuk TNI AU, seperti pesawat angkut A400 dari Airbus dan pesawat tempur Rafale dari Dassault Aviation.

Masalah

Banyak perusahaan tidak mampu atau belum menjalankan program magang terstruktur. Mulai akhir 2025, dijalankan program Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi (Diploma dan S-1) untuk 100.000 orang setiap tahun dengan pendaftaran terpusat di website dan aplikasi MagangHub Kementerian Tenaga Kerja.

Solusi

Banyak perusahaan tidak mampu atau belum menjalankan program magang terstruktur. Mulai akhir 2025, dijalankan program Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi (Diploma dan S-1) untuk 100.000 orang setiap tahun dengan pendaftaran terpusat di website dan aplikasi MagangHub Kementerian Tenaga Kerja.

Masalah

Kemiskinan itu dinamis, bisa berubah setiap bulan, sementara itu data kemiskinan tidak diperbaharui setiap bulan.

Solusi

Percepatan digitalisasi layanan Pemerintah dengan aplikasi INA Digital, termasuk di dalamnya aplikasi Sanggah Bansos untuk melakukan updating data kesejahteraan keluarga di DTSEN secara mudah.

Masalah

Data penduduk miskin tidak lengkap, tidak update dan terpencar di beberapa instansi Pemerintah.

Solusi

Penugasan BPS melalui Instruksi Presiden 4/2025 untuk membentuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga semua program Pemerintah untuk capai angka 0% kemiskinan mengacu pada satu database tunggal. Serta pembentukan Kementerian Koordinator baru khusus fokus kejar target 0% kemiskinan.

Masalah

Perumahan & Ketahanan Bencana Backlog perumahan tidak hanya disebabkan keterbatasan pembeli rumah, tetapi juga lemahnya akses pembiayaan bagi pengembang, kontraktor, toko bangunan, dan UMKM pendukung sektor perumahan. Akibatnya, pasokan rumah tumbuh lebih lambat dibanding kebutuhan masyarakat.

Solusi

Pemerintah meluncurkan KUR Perumahan untuk memperkuat sisi produksi perumahan, mulai dari pengembang hingga rantai pasok material bangunan. Hasilnya, penyaluran KUR Perumahan mencapai Rp. 23,5 triliun sepanjang 2025– 2026, dengan realisasi Rp. 17,9 triliun hanya dalam periode 1 Januari–8 Juni 2026.

Masalah

Perumahan & Ketahanan Bencana Masih jutaan keluarga Indonesia tinggal di rumah tidak layak huni yang rentan terhadap cuaca, bencana, dan risiko kesehatan seperti TBC. Pada 2025, kapasitas program BSPS (Bedah Rumah) baru menjangkau 45.073 rumah, belum sebanding dengan kebutuhan nasional. Presiden perluas program BSPS (Bedah Rumah) secara masif melalui digitalisasi e-BSPS, penggunaan data BPS, dan mekanisme Tender Rakyat. Alokasi BSPS melonjak dari 45.073 unit pada 2025 menjadi 450.000 unit pada 2026 (naik 10x), dengan target jangka menengah mencapai 2 juta rumah selesai Bedah Rumah di 2027.

Solusi

Perumahan & Ketahanan Bencana Masih jutaan keluarga Indonesia tinggal di rumah tidak layak huni yang rentan terhadap cuaca, bencana, dan risiko kesehatan seperti TBC. Pada 2025, kapasitas program BSPS (Bedah Rumah) baru menjangkau 45.073 rumah, belum sebanding dengan kebutuhan nasional. Presiden perluas program BSPS (Bedah Rumah) secara masif melalui digitalisasi e-BSPS, penggunaan data BPS, dan mekanisme Tender Rakyat. Alokasi BSPS melonjak dari 45.073 unit pada 2025 menjadi 450.000 unit pada 2026 (naik 10x), dengan target jangka menengah mencapai 2 juta rumah selesai Bedah Rumah di 2027.

Masalah

Perumahan & Ketahanan Bencana Masih terlalu banyak keluarga yang membutuhkan namun belum mampu membeli rumah. Presiden tingkatkan kuota FLPP (Rumah Subsidi) dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit, perintahkan BPHTB gratis, PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) tanpa biaya, PPN Ditanggung Pemerintah, serta perpanjang tenor KPR hingga 40 tahun. Hasilnya, realisasi FLPP 2025 mencapai 278.868 unit rumah, tertinggi sepanjang sejarah program Rumah Subsidi.

Solusi

Perumahan & Ketahanan Bencana Masih terlalu banyak keluarga yang membutuhkan namun belum mampu membeli rumah. Presiden tingkatkan kuota FLPP (Rumah Subsidi) dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit, perintahkan BPHTB gratis, PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) tanpa biaya, PPN Ditanggung Pemerintah, serta perpanjang tenor KPR hingga 40 tahun. Hasilnya, realisasi FLPP 2025 mencapai 278.868 unit rumah, tertinggi sepanjang sejarah program Rumah Subsidi.

Masalah

Perumahan & Ketahanan Bencana Penghasilan dari operasional kereta cepat Whoosh Jakarta- Bandung baru bisa menutup biaya operasional, belum bisa menutup pembayaran cicilan pinjaman. Keputusan Presiden untuk membayar cicilan utang Whoosh dari APBN, karena dampak positif keberadaan Whoosh lebih besar dari beban yang harus ditanggung anggaran negara.

Solusi

Perumahan & Ketahanan Bencana Penghasilan dari operasional kereta cepat Whoosh Jakarta- Bandung baru bisa menutup biaya operasional, belum bisa menutup pembayaran cicilan pinjaman. Keputusan Presiden untuk membayar cicilan utang Whoosh dari APBN, karena dampak positif keberadaan Whoosh lebih besar dari beban yang harus ditanggung anggaran negara.

Masalah

Perumahan & Ketahanan Bencana Masih ada 12 juta keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH), termasuk di pinggir rel kereta api. Presiden bentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, untuk tingkatkan penanganan kawasan kumuh. Di pertengahan 2026, seluruh warga eks bantaran rel kereta api Senen sudah pindah ke rumah layak huni.

Solusi

Untuk 2027 akan ditangani di 25 lokasi kawasan kumuh di seluruh Indonesia.

Masalah

Perumahan & Ketahanan Bencana Mayoritas tempat pembuangan akhir (TPA) akan overcapacity tahun 2028. Penerbitan Peraturan Presiden 109/2025 untuk percepatan pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste-to-energy) dengan target 10 kota pertama di 2026 termasuk Bekasi, Bogor, Denpasar, Yogya, Lampung, Medan, Semarang, Serang, Surabaya, dan Tangerang, serta pembangunan pengelolahan sampah tingkat Desa/Kelurahan secara masif.

Solusi

Perumahan & Ketahanan Bencana Mayoritas tempat pembuangan akhir (TPA) akan overcapacity tahun 2028. Penerbitan Peraturan Presiden 109/2025 untuk percepatan pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste-to-energy) dengan target 10 kota pertama di 2026 termasuk Bekasi, Bogor, Denpasar, Yogya, Lampung, Medan, Semarang, Serang, Surabaya, dan Tangerang, serta pembangunan pengelolahan sampah tingkat Desa/Kelurahan secara masif.

Masalah

Perumahan & Ketahanan Bencana Pantai-pantai Indonesia seringkali jorok penuh sampah. Pencanangan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) di Februari 2026 untuk Pemerintah Pusat, TNI dan POLRI bersama-sama Pemerintah Daerah, BUMN dan masyarakat korve rutin pengendalian sampah.

Solusi

Perumahan & Ketahanan Bencana Pantai-pantai Indonesia seringkali jorok penuh sampah. Pencanangan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) di Februari 2026 untuk Pemerintah Pusat, TNI dan POLRI bersama-sama Pemerintah Daerah, BUMN dan masyarakat korve rutin pengendalian sampah.

Masalah

Perumahan & Ketahanan Bencana Banjir akhir 2025 di Sumatera hancurkan jembatan, rumah tinggal, sekolah, rumah sakit dan fasilitas lainnya. Realokasi anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera, serta pengerahan 90.109 personel TNI POLRI untuk bantu pembersihan lumpur, pembersihan tumpukan kayu, pembangunan jembatan, renovasi sekolah, serta pembangunan hunian.

Solusi

Perumahan & Ketahanan Bencana Banjir akhir 2025 di Sumatera hancurkan jembatan, rumah tinggal, sekolah, rumah sakit dan fasilitas lainnya. Realokasi anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera, serta pengerahan 90.109 personel TNI POLRI untuk bantu pembersihan lumpur, pembersihan tumpukan kayu, pembangunan jembatan, renovasi sekolah, serta pembangunan hunian.

Masalah

Perumahan & Ketahanan Bencana 50 juta orang lebih di pesisir utara Jawa terancam kehilangan asetnya karena kenaikan permukaan air laut. Dimulainya pembangunan Giant Sea Wall 575 KM dari Banten hingga Jawa Timur yang terdiri dari nature based solution (mangrove), tanggul pantai dan tanggul laut pada pertengahan tahun 2026.

Solusi

Perumahan & Ketahanan Bencana 50 juta orang lebih di pesisir utara Jawa terancam kehilangan asetnya karena kenaikan permukaan air laut. Dimulainya pembangunan Giant Sea Wall 575 KM dari Banten hingga Jawa Timur yang terdiri dari nature based solution (mangrove), tanggul pantai dan tanggul laut pada pertengahan tahun 2026.

Masalah

Hilirisasi logam tanah jarang (rare earth) masih sangat minim karena belum benar-benar dirumuskan secara khusus kebijakan nasional pemanfaatan LTJ. Pendirian Badan Industri Mineral (BIM) melalui Peraturan Presiden 76/2025 dengan mandat sebagai regulator logam tanah jarang (LTJ), dan pembentukan PT Perminas oleh Danantara sebagai BUMN pelaksana hilirisasi LTJ.

Solusi

Hilirisasi logam tanah jarang (rare earth) masih sangat minim karena belum benar-benar dirumuskan secara khusus kebijakan nasional pemanfaatan LTJ. Pendirian Badan Industri Mineral (BIM) melalui Peraturan Presiden 76/2025 dengan mandat sebagai regulator logam tanah jarang (LTJ), dan pembentukan PT Perminas oleh Danantara sebagai BUMN pelaksana hilirisasi LTJ.

Masalah

Walaupun ada 45.000 sumur minyak masyarakat, legalitas sumur minyak masyarakat belum pernah ada. Pemberian status hukum untuk seluruh sumur minyak masyarakat di 6 provinsi melalui Peraturan Menteri ESDM 14/2025. Pertamina juga jadi dapat membeli minyak dari sumur masyarakat dengan harga 80% dari harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP).

Solusi

Walaupun ada 45.000 sumur minyak masyarakat, legalitas sumur minyak masyarakat belum pernah ada. Pemberian status hukum untuk seluruh sumur minyak masyarakat di 6 provinsi melalui Peraturan Menteri ESDM 14/2025. Pertamina juga jadi dapat membeli minyak dari sumur masyarakat dengan harga 80% dari harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP).

Masalah

Potensi energi dari air sebesar 75-95 GW belum termanfaatkan sesuai potensinya.

Solusi

Pengembangan PLTA skala besar, termasuk pemanfaatan aliran sungai Kayan di Kalimantan dan Mambramo di Papua.

Masalah

Cadangan BBM di tangki Pertamina baru 21-28 hari, walaupun cadangan BBM di perut bumi Indonesia masih 9-19 tahun.

Solusi

Pembangunan 10 modular refinery dan 6 oil storage tank dengan investasi dari Danantara untuk memperkuat cadangan energi nasional.

Masalah

Polusi udara dari kendaraan bermotor akibatkan 14,5 juta orang di perkotaan sakit infeksi pernapasan (ISPA) per tahun. Mempercepat penyelesaian kilang minyak RDMP Balikpapan yang tingkatkan kualitas BBM-BBM Pertamina dari EURO 2 ke EURO 5 dengan kandungan sulfur rendah, serta memberikan insentif fiskal untuk percepatan adopsi motor dan mobil listrik.

Solusi

Polusi udara dari kendaraan bermotor akibatkan 14,5 juta orang di perkotaan sakit infeksi pernapasan (ISPA) per tahun. Mempercepat penyelesaian kilang minyak RDMP Balikpapan yang tingkatkan kualitas BBM-BBM Pertamina dari EURO 2 ke EURO 5 dengan kandungan sulfur rendah, serta memberikan insentif fiskal untuk percepatan adopsi motor dan mobil listrik.

Masalah

Di 2025, APBN untuk subsidi LPG masih Rp. 87 triliun per tahun karena sebagian besar warga masih pakai kompor gas.

Solusi

Percepatan pembangunan 1 juta sambungan jaringan gas (jargas) kota dan pembagian kompor listrik untuk 2–5 juta rumah tangga.

Masalah

84% dari 107 GW pembangkit listrik kita di 2025 masih bergantung sumber fosil seperti BBM solar dan batu bara.

Solusi

Percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 GW “beyond RPTUL”, dengan prioritas pertama menggantikan semua pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang butuh BBM solar sebesar 17 GW.

Masalah

Kenaikan harga minyak akibat penutupan Selat Hormuz di Maret 2026 potensi tingkatkan anggaran subsidi energi dan “jebol” defisit APBN. Mengurangi pembelian BBM harga dunia dengan percepatan swasembada BBM solar dan BBM bensin, membatasi pembelian BBM bersubsidi ke 50 liter per nomor polisi per hari, serta mengupayakan pembelian BBM dengan harga khusus 100 juta barel + 50 juta barel dari Russia.

Solusi

Kenaikan harga minyak akibat penutupan Selat Hormuz di Maret 2026 potensi tingkatkan anggaran subsidi energi dan “jebol” defisit APBN. Mengurangi pembelian BBM harga dunia dengan percepatan swasembada BBM solar dan BBM bensin, membatasi pembelian BBM bersubsidi ke 50 liter per nomor polisi per hari, serta mengupayakan pembelian BBM dengan harga khusus 100 juta barel + 50 juta barel dari Russia.

Masalah

Di 2025, Indonesia masih impor BBM bensin 23 juta kiloliter (61%) dari kebutuhan 37,3 juta kiloliter per tahun. Implementasi bioetanol 20% (E20) bertahap dengan target produksi bioetanol 2 juta kiloliter per tahun dari tebu, singkong dan jagung, serta kurangi konsumsi BBM bensin dengan mempercepat adopsi dengan insentif fiskal motor listrik dan mobil listrik.

Solusi

Di 2025, Indonesia masih impor BBM bensin 23 juta kiloliter (61%) dari kebutuhan 37,3 juta kiloliter per tahun. Implementasi bioetanol 20% (E20) bertahap dengan target produksi bioetanol 2 juta kiloliter per tahun dari tebu, singkong dan jagung, serta kurangi konsumsi BBM bensin dengan mempercepat adopsi dengan insentif fiskal motor listrik dan mobil listrik.

Masalah

Di 2025, Indonesia masih impor BBM solar 4,9 juta kiloliter (12%) dari kebutuhan BBM solar 39,5 juta kiloliter per tahun. Implementasi biodiesel 50% atau B50 dengan target produksi biodiesel (FAME) dari kelapa sawit hingga 21,9 juta kiloliter per tahun, untuk capai swasembada solar 2026. Dorongan elektrifikasi bis kota untuk mempertebal swasembada.

Solusi

Di 2025, Indonesia masih impor BBM solar 4,9 juta kiloliter (12%) dari kebutuhan BBM solar 39,5 juta kiloliter per tahun. Implementasi biodiesel 50% atau B50 dengan target produksi biodiesel (FAME) dari kelapa sawit hingga 21,9 juta kiloliter per tahun, untuk capai swasembada solar 2026. Dorongan elektrifikasi bis kota untuk mempertebal swasembada.

Masalah

Juga pada awal 2025, ditemukan beberapa merek minyak goreng kemasan 1 liter ternyata isinya kurang dari 1 liter. Penegakan hukum oleh POLRI dengan jeratan 5 tahun penjara (UU Perlindungan Konsumen) dan 20 tahun penjara (TPPU) bagi pemalsu takaran minyak goreng.

Solusi

Juga pada awal 2025, ditemukan beberapa merek minyak goreng kemasan 1 liter ternyata isinya kurang dari 1 liter. Penegakan hukum oleh POLRI dengan jeratan 5 tahun penjara (UU Perlindungan Konsumen) dan 20 tahun penjara (TPPU) bagi pemalsu takaran minyak goreng.

Masalah

Pada awal 2025 ditemukan 212 merek beras premium diduga oplosan dengan beras medium. Penegakan hukum oleh POLRI dengan jeratan 5 tahun penjara (UU Perlindungan Konsumen) dan 20 tahun penjara (TPPU) bagi pelaku beras oplosan.

Solusi

Pada awal 2025 ditemukan 212 merek beras premium diduga oplosan dengan beras medium. Penegakan hukum oleh POLRI dengan jeratan 5 tahun penjara (UU Perlindungan Konsumen) dan 20 tahun penjara (TPPU) bagi pelaku beras oplosan.

Masalah

Kita sudah swasembada 8 komoditas pangan, tapi belum berperan sebagai lumbung pangan dunia.

Solusi

Pengembangan kawasan pangan terintegrasi (food estate) di Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan terutama untuk komoditas beras dan tebu.

Masalah

Kita masih impor 80% kebutuhan konsumsi susu nasional.

Solusi

Peningkatan produksi susu hingga 900 ribu ton (peningkatan hampir 100%) pada 2029 dengan importasi indukan dan investasi Danantara. Sumber data: BPS

Masalah

Kita masih impor daging 233 ribu ton di 2025, dan konsumsi daging per kapita kita masih sangat rendah.

Solusi

Peningkatan produksi daging hingga 5,56 juta ton pada 2029 melalui pembangunan peternakan modern terintegrasi dengan investasi Danantara.

Masalah

Kita negara maritim tapi masih impor garam 2,7 juta ton per tahun.

Solusi

Pengembangan 2.000 hektare kawasan sentra industri garam nasional di Rote Ndao dengan produksi hingga 400.000 ton per tahun untuk memperkuat kawasan eksisting produksi garam di pulau Madura.

Masalah

Indonesia sudah top 5 eksportir udang dunia, tapi belum capai potensinya sebagai eksportir udang nomor 1 di dunia.

Solusi

Pengembangan 2.000 hektare tambak udang terintegrasi di Waingapu NTT dengan produksi 52.800 ton per tahun sebagai model untuk direplikasi di sampai dengan 10 lokasi terutama di Indonesia Timur.

Masalah

20.000 hektare tambak eks udang di pantai utara Jawa sudah lama terbengkalai karena telah terjadi degradasi kualitas air laut.

Solusi

Revitalisasi eks tambak udang menjadi 14.090 hektare tambak nila salin yang lebih tahan kondisi eksisting dengan target produksi 1,18 juta ton per tahun untuk pasar dalam dan luar negeri.

Masalah

Walau sudah capai 15,3 juta ton per tahun, produksi perikanan Indonesia di darat masih jauh dari potensinya.

Solusi

Revitalisasi 20.000 hektare eks-tambak udang di Pantura Jawa, pembangunan 2.000 hektare tambak udang terintegrasi di Waingapu NTT sebagai tambak percontohan, dan pembangunan 40.000 lokasi budidaya ikan darat tematik di 500 Kabupaten/Kota.

Masalah

Kualitas kerja nelayan kita masih sangat terbatas fasilitas kapal tangkap ikan.

Solusi

Pengadaan 4.582 kapal ikan modern ukuran 10 GT sampai 1.500 GT untuk menangkap ~2,3 juta ton ikan per tahun dengan memanfaatkan ~30 galangan kapal dalam negeri, export finance dari Inggris dan desain kapal modern dari Babcock dari Inggris.

Masalah

Banyak nelayan belum terdukung fasilitas di darat.

Solusi

Pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dengan fasilitas dermaga, penyimpanan dingin (cold storage), dan sentra ekonomi pesisir. Di awal 2026, sudah terbangun 100 KNMP dan dalam proses dibangun 1.386 KNMP di pertengahan-akhir 2026 dan target 5.000 KNMP dalam 3 tahun mendatang.

Masalah

Di akhir 2024, Gudang BULOG hanya bisa simpan cadangan beras 18 hari (~2 juta ton).

Solusi

Pembangunan sarana penyimpanan gabah dan beras di setiap gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, dan pembangunan 100 gudang BULOG baru di 92 Kabupaten/Kota. Cadangan beras di BULOG pada April 2026 mencapai 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah RI.

Masalah

Harga pupuk bersubsidi sering di atas harga eceran yang ditetapkan yaitu Rp. 2.250 per kg (Urea), Rp. 2.300 per kg (NPK) karena markup oleh perantara.

Solusi

Pembentukan 83.371 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang salah satu tugasnya adalah menyalurkan pupuk ke petani sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Masalah

Harga beli gabah sering jatuh saat panen, bahkan sampai hanya Rp. 4.500 per kg.

Solusi

Penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp. 6.500/kg untuk gabah kering panen (GKP) per 15 Januari 2025. Peningkatan HPP, bantuan pompa air dan penyederhanaan penyaluran pupuk tingkatkan Nilai Tukar Petani ke 125, tertinggi selama 34 tahun terakhir.

Masalah

Petani sulit mendapatkan pupuk tepat waktu, terutama di awal tahun karena terhambat birokrasi penyaluran pupuk bersubsidi.

Solusi

Pemangkasan 145 peraturan penyaluran pupuk, diantaranya 23 Peraturan Pemerintah, 6 Peraturan Presiden dan 11 Peraturan Menteri Pertanian menjadi 1 Peraturan Presiden yang sederhanakan alur salur langsung dari PT Pupuk Indonesia ke pengecer dan petani.

Masalah

Di awal 2024, ~1.000.000 hektare sawah kekurangan air.

Solusi

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memberikan bantuan 77.270 pompa diesel dan pompa listrik di 2024 dan 2025, serta 11.000 pompa di 2026 untuk bantu petani mengambil air dari sumber air terdekat.