🇮🇩 PRESIDEN SOLUSI

Katalog Lengkap

108 SOLUSI
PRESIDEN

Seluruh program dan kebijakan yang tercatat dalam buku “Presiden Solusi: Problem Solving ala Prabowo Subianto” (Cetakan Ketiga, Juli 2026).

Ekonomi Kerakyatan & Desa15 solusi

  1. #2

    Masalah

    Kesenjangan Pembangunan dan Terbatasnya Skala Usaha Desa Masalah utama yang mendasari perlunya program ini adalah keterbatasan kapasitas ekonomi dan ruang lingkup usaha jika sebuah desa hanya bergerak sendirian. Banyak BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) tingkat desa yang kesulitan berkembang karena terbentur masalah permodalan, keterbatasan sumber daya manusia yang mumpuni, serta pasar yang sempit. Jika dicermati dari data, beberapa sektor seperti pertanian, perdagangan, dan jasa keuangan memang mendominasi, namun masih banyak sektor potensial lainnya yang belum tergarap maksimal karena desa-desa berjalan secara terpisah dan kekurangan daya saing.

    Solusi

    Kolaborasi Antar Desa Melalui Pendirian BUM Desa Bersama Solusi strategis untuk mengatasi keterbatasan skala ekonomi desa adalah dengan mendorong pembentukan BUM Desa Bersama. Program ini memfasilitasi dua desa atau lebih untuk menggabungkan modal, sumber daya, dan potensi ekonomi mereka ke dalam satu wadah usaha yang lebih besar dan berbadan hukum. Dengan berkolaborasi, desa-desa dapat melakukan efisiensi biaya, meningkatkan posisi tawar (bargaining power) di pasar, serta mampu mengakses sumber pendanaan eksternal yang lebih masif dari lembaga keuangan maupun pemerintah pusat.

  2. #18

    Masalah

    Membayar transaksi di luar negeri seringkali harus menggunakan teknologi perantara yang mahal atau menukar uang secara fisik di money changer. Presiden Prabowo berdiplomasi untuk ditandatanganinya kesepakatan local currency transaction (LCT) Indonesia dengan berbagai negara, yang membuat QRIS teknologi pembayaran asli Indonesia sekarang bisa digunakan di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan dan Tiongkok.

    Solusi

    Membayar transaksi di luar negeri seringkali harus menggunakan teknologi perantara yang mahal atau menukar uang secara fisik di money changer. Presiden Prabowo berdiplomasi untuk ditandatanganinya kesepakatan local currency transaction (LCT) Indonesia dengan berbagai negara, yang membuat QRIS teknologi pembayaran asli Indonesia sekarang bisa digunakan di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan dan Tiongkok.

  3. #19

    Masalah

    Belum ada kesepakatan perlindungan data warga yang diolah di Amerika, padahal WNI banyak menggunakan platform digital Amerika seperti Google, YouTube, WhatsApp dan Netflix. Kesepakatan perlindungan data sesuai standar yang berlaku di Indonesia (UU PDP) diatur dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia - Amerika Serikat yang disepakati Februari 2026.

    Solusi

    Belum ada kesepakatan perlindungan data warga yang diolah di Amerika, padahal WNI banyak menggunakan platform digital Amerika seperti Google, YouTube, WhatsApp dan Netflix. Kesepakatan perlindungan data sesuai standar yang berlaku di Indonesia (UU PDP) diatur dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia - Amerika Serikat yang disepakati Februari 2026.

  4. #20

    Masalah

    Belum ada perlindungan bagi anak dalam menggunakan media sosial. Penerbitan PP 17/2026 (PP TUNAS) di Maret 2026 untuk membatasi anak yang belum berusia 16 tahun dari penggunaan media sosial dan platform digital lainnya, serta enforcement aturan ini agar efektif berlaku mulai Maret 2026.

    Solusi

    Belum ada perlindungan bagi anak dalam menggunakan media sosial. Penerbitan PP 17/2026 (PP TUNAS) di Maret 2026 untuk membatasi anak yang belum berusia 16 tahun dari penggunaan media sosial dan platform digital lainnya, serta enforcement aturan ini agar efektif berlaku mulai Maret 2026.

  5. #21

    Masalah

    Penggunaan spektrum Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz semakin padat akibat ledakan penggunaan perangkat digital, sehingga kecepatan Internet turun dan latensi meningkat. Tanpa pembukaan spektrum baru, kebutuhan industri, pendidikan, AI, dan ekonomi digital sulit dipenuhi. Sebagai bagian dari terobosan kebijakan 100 hari pertama Presiden Prabowo, Kementerian Komdigi membuka pita frekuensi 6 GHz untuk Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7, menjadikan Indonesia salah satu negara pertama yang mengadopsi teknologi ini.

    Solusi

    Kebijakan ini menghadirkan “jalan tol” baru bagi internet nirkabel berkecepatan tinggi untuk mempercepat transformasi digital dan meningkatkan daya saing nasional.

  6. #55

    Masalah

    Ada lebih dari 4 juta orang mencari nafkah sebagai pekerja transportasi online di Indonesia. Namun pekerja transportasi online tidak terima tambahan hari raya, dan tidak ada jaminan kesehatan dalam bekerja. Presiden Prabowo meminta aplikator membagikan Bonus Hari Raya minimal 25% dari rata-rata pendapatan paling lambat H-7 Lebaran 2025 dan 2026. Selain itu, Presiden Prabowo juga teken Peraturan Presiden 27/2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Pekerja transportasi online menjadi berhak diberi jaminan kecelakaan kerja, dan BPJS Kesehatan. Selain itu pembagian pendapatan dinaikkan dari 80 persen untuk pengemudi sekarang menjadi 92 persen untuk pengemudi.

    Solusi

    Ada lebih dari 4 juta orang mencari nafkah sebagai pekerja transportasi online di Indonesia. Namun pekerja transportasi online tidak terima tambahan hari raya, dan tidak ada jaminan kesehatan dalam bekerja. Presiden Prabowo meminta aplikator membagikan Bonus Hari Raya minimal 25% dari rata-rata pendapatan paling lambat H-7 Lebaran 2025 dan 2026. Selain itu, Presiden Prabowo juga teken Peraturan Presiden 27/2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Pekerja transportasi online menjadi berhak diberi jaminan kecelakaan kerja, dan BPJS Kesehatan. Selain itu pembagian pendapatan dinaikkan dari 80 persen untuk pengemudi sekarang menjadi 92 persen untuk pengemudi.

  7. #56

    Masalah

    Rakyat seringkali harus tebus LPG dan barang bersubsidi jauh lebih mahal dari harga eceran tertinggi (HET).

    Solusi

    Penyaluran langsung dari BUMN produsen LPG, pupuk, serta barang bersubsidi lainnya ke Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih, untuk ditebus oleh masyarakat sesuai harga eceran tertinggi (HET).

  8. #57

    Masalah

    Nilai tambah pertanian lebih banyak dinikmati oleh rentenir dan pengecer dari pada petani. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pemberi kredit dan penyingkat rantai pasok perdagangan pertanian, sehingga petani dapat lebih banyak, dan pembeli dapat lebih terjangkau.

    Solusi

    Nilai tambah pertanian lebih banyak dinikmati oleh rentenir dan pengecer dari pada petani. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pemberi kredit dan penyingkat rantai pasok perdagangan pertanian, sehingga petani dapat lebih banyak, dan pembeli dapat lebih terjangkau.

  9. #58

    Masalah

    Petani seringkali harus pergi jauh untuk jual hasil produksinya. Setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat membeli hasil produksi petani, untuk langsung dijual lagi secara eceran, dijual ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program MBG, atau dijual ke Torasera untuk penjualan di luar daerahnya.

    Solusi

    Petani seringkali harus pergi jauh untuk jual hasil produksinya. Setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat membeli hasil produksi petani, untuk langsung dijual lagi secara eceran, dijual ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program MBG, atau dijual ke Torasera untuk penjualan di luar daerahnya.

  10. #59

    Masalah

    Banyak petani dan nelayan terjerat bunga tinggi pinjaman online dan rentenir. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menawarkan pinjaman bunga murah sampai dengan 4,5% per tahun untuk petani dan nelayan.

    Solusi

    Banyak petani dan nelayan terjerat bunga tinggi pinjaman online dan rentenir. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menawarkan pinjaman bunga murah sampai dengan 4,5% per tahun untuk petani dan nelayan.

  11. #69

    Masalah

    Jurusan yang diambil penerima beasiswa LPDP banyak tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja di bidang hilirisasi dan industrialisasi. Mulai tahun 2026, jurusan studi S1, S2 dan S3 yang bisa diberikan beasiswa oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan LPDP ditentukan berdasarkan daftar jurusan dan daftar kampus tujuan dari Kementerian Pendidikan Tinggi.

    Solusi

    Jurusan yang diambil penerima beasiswa LPDP banyak tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja di bidang hilirisasi dan industrialisasi. Mulai tahun 2026, jurusan studi S1, S2 dan S3 yang bisa diberikan beasiswa oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan LPDP ditentukan berdasarkan daftar jurusan dan daftar kampus tujuan dari Kementerian Pendidikan Tinggi.

  12. #70

    Masalah

    Indonesia belum mendapatkan manfaat dari lonjakan ekonomi kecerdasan buatan dan semikonduktor. Kerjasama strategis Danantara dengan Arm dari Cambridge, Inggris, yang merupakan perusahaan pengembang chip terbaik dunia dimulai dari pelatihan 15.000 engineer pengembangan industri semikonduktor di bulan Mei 2026.

    Solusi

    Indonesia belum mendapatkan manfaat dari lonjakan ekonomi kecerdasan buatan dan semikonduktor. Kerjasama strategis Danantara dengan Arm dari Cambridge, Inggris, yang merupakan perusahaan pengembang chip terbaik dunia dimulai dari pelatihan 15.000 engineer pengembangan industri semikonduktor di bulan Mei 2026.

  13. #71

    Masalah

    Dari 1 juta mobil per tahun yang dibeli orang Indonesia, belum ada yang benar-benar buatan dalam negeri.

    Solusi

    Pengembangan industri mobil nasional oleh Danantara dan PT PINDAD, dimulai dengan penggantian mobil resmi Presiden RI per 20 Oktober 2024 menjadi mobil “Maung Garuda” buatan PT PINDAD.

  14. #72

    Masalah

    Mayoritas nilai tambah (keuntungan) hilirisasi dinikmati investor asing. Pendirian Sovereign Wealth Fund (SWF) Danantara dengan aset dalam kelolaan mencapai Rp. 16.000 triliun (USD 1 triliun) untuk mempercepat investasi Pemerintah ke hilirisasi industri strategis, baik itu secara mandiri atau bersama- sama dengan investor swasta.

    Solusi

    Mayoritas nilai tambah (keuntungan) hilirisasi dinikmati investor asing. Pendirian Sovereign Wealth Fund (SWF) Danantara dengan aset dalam kelolaan mencapai Rp. 16.000 triliun (USD 1 triliun) untuk mempercepat investasi Pemerintah ke hilirisasi industri strategis, baik itu secara mandiri atau bersama- sama dengan investor swasta.

  15. #117

    Masalah

    Banyak masyarakat di tingkat desa masih menghadapi rantai distribusi logistik yang panjang dan tidak efisien, keterbatasan akses terhadap permodalan resmi yang memicu ketergantungan pada tengkulak atau pinjaman ilegal, serta rendahnya daya tawar hasil tani dan produk UMKM lokal akibat ketiadaan wadah pengelolaan kolektif yang terorganisir.

    Solusi

    KDKMP hadir sebagai wadah kolektif yang memotong rantai distribusi pasokan kebutuhan pokok dan sarana produksi usaha, menyediakan akses pembiayaan yang transparan dan aman, serta bertindak sebagai penyerap (offtaker) hasil usaha warga guna meningkatkan nilai tambah, kepastian harga, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.