108 Solusi Presiden

Penegakan Hukum & Keadilan41 solusi

Masalah

Hubungan Antar Bangsa Ratusan ribu lowongan kerja berkualitas di luar negeri tidak terisi oleh BMI karena kurangnya beasiswa dan fasilitas persiapan kerja ke luar negeri. Dimulainya program SMK Go Global dengan target 500.000 lulusan setiap tahunnya bisa bekerja ke luar negeri, terutama ke Jepang, Korea Selatan, Jerman, Australia dan Persatuan Emirat Arab sebagai caregiver, welder, hospitality worker, nurse dan driver. Di April 2026, untuk pertama kalinya Jepang mengizinkan bus driver non-WN Jepang. adalah 3 orang bus driver WNI.

Solusi

Masalah

Hubungan Antar Bangsa Seringkali pelayanan jamaah haji kurang optimal karena kuota “petugas haji” digunakan untuk berhaji, dan petugas yang berangkat kurang memiliki kekuatan fisik untuk melayani jamaah. Mulai musim haji 2026, Presiden melarang petugas haji ikut beribadah haji, melarang kepala daerah merangkap petugas haji, dan memberi kuota petugas haji untuk petugas dari TNI/POLRI. Hasilnya, pelaksanaan musim haji 2026 disebut sebagai pelaksanaan terbaik sepanjang sejarah pengaturan haji oleh Pemerintah.

Solusi

Masalah

Hubungan Antar Bangsa Pemerintah Saudi Arabia meminta agar ada lembaga setara Kementerian untuk berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah di Saudi Arabia.

Solusi

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah pada 8 September 2025.

#10

Masalah

Hubungan Antar Bangsa Jamaah Indonesia seringkali harus berjalan 12 km dari hotel ke Masjidil Haram saat haji karena kehabisan hotel yang lebih dekat. Melobi Pemerintah Saudi Arabia untuk mengubah UU Kepemilikan Aset-nya, dan mengarahkan Danantara untuk membeli tanah serta hotel di dekat Masjidil Haram di akhir 2025 untuk dijadikan “Kampung Haji Indonesia”.

Solusi

#11

Masalah

Hubungan Antar Bangsa Pemegang paspor Indonesia sulit mendapatkan visa multiple entry ke kawasan Schengen Uni Eropa. Melobi kemudahan visa Schengen untuk WNI sehingga pada Juli 2025 diumumkan oleh otoritas Uni Eropa bahwa WNI yang sudah pernah bepergian ke kawasan Schengen akan otomatis mendapatkan multiple entry Schengen visa untuk aplikasi visa keduanya.

Solusi

#12

Masalah

Hubungan Antar Bangsa 600 lebih warga Indonesia jadi korban perdagangan manusia di Kamboja dan alami kerja paksa. Kementerian Luar Negeri melancarkan operasi khusus pembebasan dan pengembalian WNI yang menjadi korban perdagangan manusia di Kamboja pada Maret 2025 (544 orang) dan Oktober 2025 (110 orang).

Solusi

#13

Masalah

Hubungan Antar Bangsa Eksplorasi migas di laut Natuna Utara sering beririsan aktivitas Coast Guard Tiongkok. Menyepakati perjanjian eksplorasi dan eksploitasi bersama (joint exploration & exploitation) 50-50 bersama Tiongkok, karena 50% dari 100 lebih baik dari 100% dari 0.

Solusi

#14

Masalah

Hubungan Antar Bangsa Pasal-pasal draft perjanjian dagang ART dengan Amerika yang ditawarkan untuk ditandatangani saat ASEAN Summit bulan November 2025 berpotensi mendikte politik luar negeri Indonesia. Meminta waktu tambahan untuk tanda tangan perjanjian dagang ART ke Februari 2026 untuk menyertakan kata-kata pengaman “sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia” di pasal-pasal yang berpotensi mendikte posisi politik luar negeri Indonesia.

Solusi

#15

Masalah

Hubungan Antar Bangsa Setelah 9 tahun dibahas, negosiasi perjanjian dagang EU CEPA buntu: Eropa ancam tidak mau terima kelapa sawit Indonesia. Presiden Prabowo memutuskan seluruh sawit yang tidak terjual ke Eropa akan digunakan untuk program B50 - posisi Uni Eropa melunak dan perjanjian dagang EU CEPA berhasil ditandatangani pada September 2025.

Solusi

#16

Masalah

Hubungan Antar Bangsa Warga di Gaza membutuhkan penerjunan (airdrop) bantuan sedangkan stok parasut di kawasan terbatas. Mengirimkan 1.200 payung udara dengan pesawat angkut TNI AU Hercules C-130 untuk melakukan penerjunan bantuan (airdrop) dengan navigasi visual bersama AU Yordania karena GPS jammer yang dikerahkan Israel.

Solusi

#17

Masalah

Hubungan Antar Bangsa Perdamaian di Gaza, serta pembangunan kembali di Gaza tidak akan tercapai tanpa pasukan perdamaian yang cukup. Menawarkan 20.000 pasukan perdamaian Indonesia untuk mengawal perdamaian dan rekonstruksi Gaza saat Sidang Umum PPB ke 80, 23 September 2025, dan menandatangani kesepakatan pengiriman pasukan perdamaian Indonesia di bawah koordinasi Board of Peace, dimana Indonesia akan berperan sebagai Deputy Force Commander.

Solusi

#22

Masalah

Pengelolaan Kekayaan Negara Realisasi investasi oleh swasta dan BUMN seringkali terhambat lambatnya birokrasi dan/atau aturan yang jelimet, tumpang tindih, terus berubah, serta sulit dipahami. Presiden Prabowo bentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3-MPPE) untuk terima dan selesaikan keluhan investor dengan persidangan yang terbuka untuk publik.

Solusi

Hingga awal Mei 2025, Satgas P3-MPPE telah menerima 142 keluhan, sidangkan 83 keluhan dan selesaikan 45 keluhan, mengamankan nilai investasi sekitar US$ 25 hingga US$ 30 miliar.

#23

Masalah

Pengelolaan Kekayaan Negara MSCI mengancam downgrade rating saham Indonesia karena minimnya transparansi UBO (ultimate beneficial owner) di bursa saham. Presiden turun tangan mengawal reformasi keterbukaan bursa saham berjalan dengan baik, sehingga di April 2026 MSCI menegaskan bahwa rating bursa saham Indonesia tetap emerging market walau dalam status pengawasan atas implementasi reformasi keterbukaan.

Solusi

#24

Masalah

Pengelolaan Kekayaan Negara Ada persepsi terutama di lembaga pemeringkat dan sejumlah pengamat bahwa pengelolaan keuangan negara ugal-ugalan. Penegasan langsung oleh Presiden, dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 dan berbagai kesempatan lain, bahwa defisit APBN akan terus dijaga kurang dari 3% kecuali dalam kondisi krisis dan rasio utang terhadap PDB dijaga kurang dari 60%.

Solusi

#25

Masalah

Pengelolaan Kekayaan Negara Penyampaian narasi komunikasi Pemerintah sering blunder dan jauh dari optimal.

Solusi

Pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) di Oktober 2025 untuk mengelola, menyinkronkan, dan menyampaikan komunikasi kebijakan strategis serta program prioritas pemerintah - dari seluruh Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah.

#26

Masalah

Pengelolaan Kekayaan Negara Pengawasan pelaksanaan program-program Pemerintah belum optimal.

Solusi

Pembentukan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) di Oktober 2024 untuk melakukan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan penelusuran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai penugasan Presiden.

#27

Masalah

Pengelolaan Kekayaan Negara Rp. ratusan triliun setiap tahun hilang dari pencatatan ekspor Indonesia karena “export misinvoicing”, sehingga nilai impor dari Indonesia yang dicatat negara-negara tujuan ekspor lebih tinggi dari nilai ekspor yang Indonesia catatkan. Pemberantasan penyelundupan, dan penguatan tata kelola ekspor termasuk dengan pertukaran data dengan negara-negara tujuan ekspor, serta ekspor SDA satu pintu.

Solusi

#28

Masalah

Pengelolaan Kekayaan Negara Rasio penerimaan negara kita (~15%) dibanding besaran ekonomi terendah bahkan separuh rata-rata negara-negara G20. Perbaikan digitalisasi perpajakan sehingga pelaporan pajak berdasarkan catatan yang dimiliki Pemerintah, bukan sekedar kejujuran wajib pajak, serta pengejaran pelaku under invoicing ekspor dan penyelundupan.

Solusi

#29

Masalah

Pengelolaan Kekayaan Negara Rp. ratusan triliun APBN dihamburkan untuk perjalanan dinas, ATK, sewa gedung dan giat seremonial, seperti HUT Kementerian dan Lembaga. Diterbitkan Instruksi Presiden 1/2025 untuk mengurangi secara signifikan perjalanan dinas, ATK, sewa gedung dan giat seremonial dari seluruh Kementerian dan Lembaga, menghasilkan efisiensi belanja negara Rp. 306,17 triliun. Efisiensi ini menjadi new baseline untuk APBN 2026. Sumber data: Kementerian Keuangan

Solusi

#30

Masalah

Pengelolaan Kekayaan Negara BUMN tidak dapat merekrut talenta terbaik dunia karena terkendala aturan kewarganegaraan. Menyertakan pasal BUMN boleh merekrut WNA dalam revisi UU BUMN (UU 16/2025).

Solusi

Dengan pasal ini, Garuda dapat merekrut Bagalopal eks manajemen Singapore Airlines jadi Direktur Keuangan, dan Neil eks Scandinavian Airlines jadi Direktur Transformasi. Dalam waktu kurang dari setahun, 27 pesawat grounded sekarang sudah kembali terbang, Garuda jadi maskapai dengan ketepatan waktu terbaik sedunia, dan operasional Garuda kembali menguntungkan.

#31

Masalah

Pengelolaan Kekayaan Negara Terlalu banyak kursi komisaris di bank BUMN mengakibatkan beban gaji yang tinggi dan seringkali pengambilan keputusan lambat.

Solusi

Pemangkasan kursi komisaris dari rata-rata 11 ke 6 kursi untuk semua bank BUMN mulai RUPST 2025.

#32

Masalah

Pengelolaan Kekayaan Negara Seringkali komisaris BUMN menyetujui laporan keuangan palsu yang diajukan oleh direksi karena ingin terima tantiem (bonus). Penghapusan tantiem (bonus) untuk seluruh komisaris mulai capaian tahun anggaran 2024 yang diumumkan Presiden pada pidato kenegaraan 15 Agustus 2025 di Gedung MPR.

Solusi

#33

Masalah

Pengelolaan Kekayaan Negara Investasi BUMN seringkali terhambat birokrasi alokasi APBN.

Solusi

Pembentukan Danantara sebagai efficient capital reallocator: Danantara ditugaskan mengumpulkan dividen dari BUMN dan dapat langsung melakukan investasi menggunakan dividen yang terkumpul tanpa harus melewati proses APBN.

#34

Masalah

Pengelolaan Kekayaan Negara Return on Asset atau keuntungan dibanding jumlah aset BUMN sekitar 2% di 2024 sangat rendah.

Solusi

Pembentukan Danantara dengan manajemen profesional untuk melakukan streamlining ~1.000 BUMN jadi ~300 BUMN, optimalisasi pengelolaan perusahaan serta perekrutan manajemen terbaik WNI ataupun bukan WNI untuk pimpin BUMN.

#35

Masalah

Pengelolaan Kekayaan Negara ASN sulit ditempatkan di luar daerah asalnya. Penambahan klausa “bersedia dan dapat di tempatkan di mana saja dalam wilayah Republik Indonesia” dalam kontrak CPNS mulai 2025.

Solusi

#36

Masalah

Pengelolaan Kekayaan Negara Mengurus perizinan bisnis sangat lama dan seringkali tidak jelas kapan bisa selesai. Penerbitan PP 28/2025 tentang Service Level Agreement (SLA) dan mekanisme fiktif positif untuk pengajuan perizinan ke Pemerintah.

Solusi

Dengan ini, untuk sewa usaha dengan resiko rendah, perizinan akan otomatis terbit melalui OSS jika lewat waktu SLA yang ditetapkan.

#37

Masalah

Pengelolaan Kekayaan Negara Kepala daerah belum pernah alignment visi dengan Pemerintah Pusat secara komprehensif. Retret seluruh Gubernur, Bupati, Walikota serta wakilnya pada Februari 2025 di AKMIL Magelang, dilanjutkan retret seluruh Ketua DPRD pada April 2026.

Solusi

#38

Masalah

Pengelolaan Kekayaan Negara Belum pernah ada pembekalan komprehensif anggota Kabinet. Retret seluruh anggota kabinet di AKMIL Magelang pada 24-27 Oktober 2024, dilanjutkan dengan retret serupa di Hambalang pada 6 Januari 2026 - untuk dilakukan secara berkala oleh Presiden dengan seluruh anggota Kabinet (Menteri dan Wakil Menteri).

Solusi

#39

Masalah

Gaji hakim di Indonesia sangat rendah. Sebagian besar hakim belum menerima kenaikan selama 18 tahun. Hal ini menyebabkan banyak hakim sulit menolak gratifikasi. Presiden Prabowo tingkatkan gaji hakim secara signifikan.

Solusi

Untuk tingkat yang terendah naik 280%. Presiden juga menyiapkan pembangunan sekitar 8.900 rumah dinas untuk hakim yang bertugas di daerah.

#40

Masalah

Dua guru dipenjara karena inisiatif mengumpulkan iuran untuk bayar guru honorer yang 10 bulan belum digaji. Pemberian rehabilitasi dan amnesti oleh presiden kepada dua guru SMA Negeri 1 Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yaitu Rasnal dan Abdul Muis, pada 13 November 2025.

Solusi

#41

Masalah

Tuntutan kerugian negara untuk eks Menteri Perdagangan Tom Lembong atas kebijakan impor gula tidak tepat. Pemberian abolisi (penghentian proses hukum sebelum putusan pengadilan dijatuhkan) oleh Presiden kepada eks Menteri Perdagangan Tom Lembong pada Juli 2025.

Solusi

#42

Masalah

Hitungan kerugian negara yang tidak tepat di kasus korupsi pengadaan kapal PT ASDP akibatkan eks Dirut PT ASDP yang tidak bersalah, divonis masuk penjara. Pemberian rehabilitasi oleh Presiden kepada mantan Direktur Utama PT ASDP, Ira Puspadewi, beserta dua mantan jajaran direksi lainnya pada November 2025.

Solusi

#43

Masalah

Negara dirugikan Rp. 40 triliun setiap tahun dari peredaran rokok ilegal. Reformasi Bea Cukai dan peningkatan upaya penegak hukum menindak rokok ilegal Tahun 2025, 1,4 milyar batang rokok ilegal berhasil ditindak dan diamankan oleh Bea Cukai.

Solusi

#44

Masalah

Ada sekitar 1.000 tambang timah ilegal di darat dan perairan sekitar Bangka Belitung. Memberikan perintah kepada Satgas PKH untuk melancarkan operasi Halilintar, yaitu operasi gabungan TNI AD, AL dan AU untuk mengamankan 200 tambang ilegal di darat, dan 800 tambang ilegal di laut Bangka Belitung pada November 2025.

Solusi

#45

Masalah

Ada sekitar 8 juta hektare kebun kelapa sawit ilegal.

Solusi

Pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang terdiri dari Kejaksaan, TNI dan POLRI di Februari 2025. Per April 2026, sudah 6 juta hektare (setara 12x luas pulau Bali) kebun kelapa sawit ilegal yang disita dan dikuasai kembali oleh Satgas PKH.

#46

Masalah

Seringkali hukum ditegakkan, tapi Rp. ratusan triliun kerugian negara tidak kembali. Mendorong implementasi KUHP baru dengan penekanan restorative justice, dan penegakan denda atas pelanggaran aturan ekonomi. Sebagai contoh, sampai Mei 2026, Kejaksaan Agung telah kumpulkan lebih dari Rp. 28 triliun uang tunai denda atas pelanggaran kawasan hutan.

Solusi

#47

Masalah

Diduga ada keluarga Presiden terlibat kejahatan ekonomi pengoplosan penjualan BBM Pertamax. Memberi perintah yang jelas kepada Jaksa Agung dan penegak hukum lainnya bahwa tidak ada orang yang untouchable di Indonesia, termasuk keluarga dekat dan jauh dari Presiden Republik Indonesia.

Solusi

#48

Masalah

Banyak polisi dan tentara daerah kongkalikong (bekerja sama) dengan pengusaha setempat untuk melindungi/membiarkan kegiatan ekonomi ilegal.

Solusi

Penugasan polisi dan tentara dari provinsi berbeda oleh Presiden untuk melakukan tindakan penertiban penyalahgunaan kawasan hutan, pertambangan ilegal dan penertiban kejahatan ekonomi lainnya.

#49

Masalah

Kita kekurangan kapal patroli untuk mengamankan laut Indonesia. Pembelian kapal patroli TNI AL dari galangan dalam dan luar negeri terbaik, serta kapal eks AL asing yang masih bagus secara masif, seperti KRI Brawijaya (320) eks AL Italia.

Solusi

#50

Masalah

17 Provinsi belum memiliki Kodam.

Solusi

Pembangunan 17 Kodam dan perekrutan anggota TNI baru secara bertahap sampai dengan 2029.

#51

Masalah

Kelengkapan TNI AU tertinggal negara tetangga kita. Pembelian pesawat angkut, pesawat tempur dan peralatan pendukung terbaik secara masif untuk TNI AU, seperti pesawat angkut A400 dari Airbus dan pesawat tempur Rafale dari Dassault Aviation.

Solusi